Alasan Yunani Protes Nama Makedonia FYROM

Geopolitik Makedonia dan Penolakan Yunani
Geopolitik Makedonia dan Penolakan Yunani

SUARA PANTAU – Otoritas negara Yunani sempat memprotes penggunaan nama Makedonia pada negara Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM).

Permasalahan penggunaan nama Makedonia muncul pada tahun 1991. Dimana saat itu, Makedonia yang merupakan bekas dari bagian Republik Yugoslavia memilih untuk merdeka dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia.

Setelah merdeka mereka menamai negara mereka dengan “Republik Makedonia”.

Baca Juga: Geopolitik Makedonia dan Penolakan Yunani Terkait Aksesi Ke Uni Eropa

Bacaan Lainnya

Dilihat dari segi sejarah nama Makedonia diambil dari bahasa Yunani yang merujuk pada masa kerajaan Makedonia Kuno dimana kerajaan ini merupakan bagian dari sejarah serta warisan Makedonia, Yunani.

Secara geografis, saat ini mencakup wilayah yang didalamnya terdapat beberapa negara Balkan, yang sebagian besar berada di Yunani.

Serta beberapa bagian kecil lainnya mencakup Makedonia Utara, Albania, dan Bulgaria. Wilayah Mekedonia memiliki jumlah penduduk saat ini sekitar 2,5 juta yang didalamnya termasuk warga Yunani.

Sengketa nama Makedonia muncul setelah perang dunia II pada saat itu Marsekal Tito yang merupakan penggagas utama Yugoslavia kedua memilih untuk memisahkan wilayah yang dikenal dengan nama Vardar Banovia.

Baca Juga: China Menjajaki Pentingnya Bangun Pangkalan Militer di Djibouti

Saat ini wilayah tersebut bernama Republik Makedonia Utara dari Serbia. Berawal dari nama “Republik Rakyat Makedonia” yang kemudian berubah menjadi “Republik Sosialis Makedonia”. Dimana pada saat itu mulai dikenalkannya gagasan mengenai bangsa Makedonia yang memiliki perbedaannya sendiri.

Berlangsungnya sengketa nama Makedonia selama beberapa dekade melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari pertimbangan dari sisi identitas, nasionalisme, dan sejarah.

Terdapat beberapa hal yang perlu di pahami terkait sengketa nama yang terjadi.

Hal pertama yaitu sengketa ini berkaitan dengan identitas nasional dan pewarisan sejarah dimana Republik Makedonia Utara melakukan klaim atas warisan sejarah yang berasal dari Kerajaan Kuno pada masa kepemimpinan Aleksander Agung, sehingga Makedonia Utara merasa memiliki hak atas nama “Makedonia”.

Baca Juga: Menhan Prabowo Ajak Negara ASEAN Bantu Palestina

Selain itu Yunani merasa memiliki sejarah yang lebih dalam di wilayah tersebut serta Aleksander Agung merupakan bagian dari warisan serta budaya Yunani.

Berdasarkan persoalan identitas nasional dapat dilihat bahwa populasi etnis Albania, Serbia, bahkan etnis selain Makedonia banyak terdapat di wilayah Republik Makedonia Utara.

Konflik sengketa nama ini lebih fokus pada aspek nasional dan sejarah dan tidak terlalu mementingkan konflik terkait etnis internal.

Kemudian apabila dilihat dari bagaimana konflik ini bisa menjadi salah satu ketegangan internasional adalah karena adanya konflik sengketa nama ini memberi pengaruh kepada Republik Makedonia Utara dan Yunani.

Baca Juga: Heru Budi Hartono Promosikan Pembangunan IKN pada Pertemuan Gubernur dan Walikota se ASEAN

Yunani Blokir Akses Negara Makedonia ke Internasional

Konflik sengketa nama menjadi alasan sulitnya akses Makedonia untuk bergabung menjadi anggota PBB.

Serta terhambatnya integrasi Eropa. Persengketaan nama Makedonia antara Yunani dan Republik Makedonia membuat Yunani melakukan suatu tindakan yaitu dengan memblokir akses Republik Makedonia untuk bergabung dalam beberapa organisasi internasional seperti NATO dan Uni Eropa.

Mengingat nama Makedonia yang mereka gunakan adalah nama provinsi yang berada di Yunani.

Sengketa nama muncul karena adanya ketidak sepahaman mengenai sejarah dan hak atas klaim suatu wilayah serta etnis bangsa Makedonia dimasa lalu dan masa sekarang.

Apabila dilihat secara historis maka Yunani memiliki hak lebih luas atas sejarah tersebut sehingga penggunaan nama Makedonia adalah bentuk pencurian sejarah dan identitas yang dimiliki Yunani Kuno.

Yunani tetap mempertahankan tekadnya bahwa nama Makedonia adalah milik mereka dan sudah digunakan sebagai salah satu nama provinsi di Yunani.

Dapat kita ketahui maka tidak seharusnya Makedonia dijadikan sebagai nama suatu negara.

Adanya konflik nama Makedonia menjadi salah satu hambatan besar bagi Republik Makedonia untuk bergabung ke dalam organisasi internasional dimana pemblokiran yang dilakukan Yunani terhadap Republik Makedonia disertai dukungan PBB.

PBB mengeluarkan suatu perjanjian yatitu Yunani memblokir Republik Makedonia agar tidak diterima di NATO serta segala bentuk negosiasi untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa.

Diblokirnya akses Republik Makedonia oleh Yunani untuk bergabung dengan beberapa organiasai internasional membuat Republik Makedonia mengalami kesulitan.

Bahkan kegagalan dalam melakukan kolaborasi atau segala bentuk kerjasama dengan negara-negara khususnya di kawasan Eropa sehingga Republik Makedonia memiliki potensi mengalami kesulitan ekonomi.

Penulis: Nana, Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pasang IklanCalon Bupati Luwu 2024

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *