SUARA PANTAU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memberikan rapor merah terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo.
Dalam keterangan yang diterima Suara Pantau, HMI Cabang Wajo meminta kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo dievaluasi.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo disorot oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wajo Maju terkait petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Bakornas LAPENMI PB HMI Minta Pemerintah Provinsi Maluku Benahi Pendidikan
“Dinas pertanian dan ketahanan pangan tidak menjalankan tugasnya secara baik dan dinilai tidak produktif,” terang Pengurus HMI Cabang Wajo Maju, Saeful (23/3/2023).
“Baiknya sering-sering turun Kelapangan melihat berbagai persoalan yang dialami oleh Masyarakat petani,” imbuhnya.
Saeful menambahkan, HMI Wajo telah melakukan riset, bahwa Pupuk Subsidi akhir-akhir ini menjadi keluhan masyarakat.
Baca Juga: Muhammad Zakil: Milad ke-77 HMI, Dinamika Bangsa dan Tantangan Digitalisasi
Saat ini masyarakat petani banyak mengeluh tentang adanya petani kesulitan mendapat pupuk subsidi.
Padahal sebenarnya pupuk bersubsidi itu tidak langka, namun banyak yang berebut pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani.
Saeful menambahkan, pentingnya menyuarakan tentang “Bersihkan Wajo dari Mafia Pupuk dan Wujudkan Kesejahteraan Petani”.
Baca Juga: Rakernas FAHMI UMMI di Jakarta Bulatkan Tekad Dukung Prabowo-Gibran
“Menuntut Kepala Dinas Pertanian kabupaten Wajo serius mengatensi dugaan kasus mafia pupuk subsidi dan memperjuangkan peningkatan kuota pupuk subsidi di wajo,” ungkap Pengurus HMI Wajo tersebut.
Aktifis Pemuda dan Mahasiswa Wajo tersebut berharap Ketua Komisi II DPRD Wajo mengevaluasi kinerja Kepala dinas pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Ir. Muhammad Ashar.
“Serta Penyuluh Pertanian yang dinilai tindak produktif dalam bekerja ” tutup Saeful.
Baca Juga: Presidium KAHMI Romo Syafii Hadiri Stadium General HMI Cabang Depok
Keluhan Petani Wajo Pupuk Langka
Salah satu petani, AR (Inisial), di Kecamatan Bola dan Pammana, penyebab banyak petani tak bisa mengakses pupuk subsidi.
“Ada masalah pada pendataan dari penerima pupuk, termasuk pemegang Kartu Tani ” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat mempermudah regulasi untuk petani tetap mendapatkan pupuk bersubsidi.
Jadi, kedepan bagi petani yang tidak memiliki kartu tani bisa mendapatkan pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP.
“Asal dia masuk dalam kelompok tani,” harapnya.
Penulis : Muliyadi Ahmad
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
