Ketua PKPI: Hasil Pleno Partai Demokrat Tidak Sejalan dengan Pernyataan Gubernur

Ketua Partai PKPI Papua, Samses Wally Saat Ditemui Awak Media

SUARAPANTAU.COM, PAPUA – Hasil keputusan rapat pleno DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dianggap tidak sejalan dengan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pembukaan rapat terbatas bersama 9 partai koalisi, dirinya meminta hanya 1 nama calon dari partai Demokrat untuk diusulkan kepadanya.

Sekertaris Umum Partai Demokrat Papua, Boy Markus Dawir mengatakan hasil pleno partai telah mendapatkan 6 nama calon yang akan diusulkan kepada ketua DPD.

“Dari hasil pleno tadi ada 6 nama nantinya kami akan teruskan ke ketua DPD partai Demokrat Papua, untuk ketua DPD memilih dari 6 nama ini 1 orang,” ujar BMD usai melakukan rapat pleno, Selasa (13/7/2021) malam, di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura.

Lukas Enembe Saat Rapat Terbatas Bersama Koalisi Lukmen Jilid ll

Lanjut BMD membeberkan 6 nama calon yang akan diusulkan dalam rapat pleno.

“Dari 6 nama 1. Ricky Ham Pagawak, 2. Yunus Wonda, 3. Usman G Wanimbo, 4. Tony Tesar, 5. Natalius Tabuni, 6. Yeremias Bisay,” ungkapnya.

Hal itu mendapat respon berbeda dari Ketua Partai PKPI, Ramses Wally mengatakan partai Demokrat telah usulkan 6 calon kepada Gubernur.

“Hari ini saya liat dan baca di media online partai Demokrat telah mengusung 6 calon ini mereka menyerahkan kepada pak gubernur untuk menentukan 1 calon,” bebernya.

Ramses Wally mengatakan masih menjadi pertanyaannya, apakah 5 calon yang tidak terpilih dapat menerima keputusan tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan buat saya, dapatkah gubernur menentukan diantara 6 nama itu, 1 nama keluar. Sementara 1 nama yang akan Pak Gubernur tentukan, apakah 5 calon lain menerima atau tidak, karena semua adalah kader Demokrat,” pungkasnya.

Ramses mengaku kuatir dengan 5 nama yang tidak terpilih sehingga yang lain bisa melakukan manuver ke DPP di pusat.

“Yang saya kuatir lagi, kalau 1 nama keluar yang 5 nama ini menerima atau tidak. Jangan-jangan yang lain bisa manuver ke pusat lagi,” bebernya.

Sehingga menurutnya hal tersebut bisa bertentangan antara keputusan Gubernur Papua dan DPP Partai Demokrat.

“Akhirnya pusat bisa mengeluarkan 1 nama yang bertentangan dengan apa yang pak gubernur mau,” ucapnya.

Ramses mengaku sangat menyayangkan kader-kader terbaik Partai Demokrat tidak bisa menterjemahkan keinginan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dalam mekanisme rapat koalisi persyaratan untuk mengusulkan calon wakil gubernur Papua sendiri harus mendapatkan persetujuan dari DPP partai.

(*/rls)

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pos terkait