SUARAPANTAU.COM – Pihak Istana Kepresidenan membantah kabar kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 50 persen.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menekankan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 tidak akan mengganggu program maupun layanan publik, termasuk yang disediakan oleh BMKG.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen,” tegas Hasan Nasbi, Selasa (11/2/2025).
Hasan memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada beberapa aspek penting, seperti produktivitas pegawai dan layanan masyarakat.
Menurutnya, gaji pegawai kementerian dan lembaga tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran ini. Selain itu, layanan dasar yang bersifat prioritas, termasuk mitigasi bencana, tetap berjalan secara optimal.
“Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ujar Hasan.
Ia juga menambahkan, anggaran layanan publik dan bantuan sosial tidak akan mengalami penyesuaian atau pemotongan.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin menyoroti target pemotongan anggaran sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 senilai Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen dari anggaran semula senilai Rp 2,826 triliun.
Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak pada banyak alat operasional utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga 71 persen. Hal ini berakibat terhadap terganggunya observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dinilai akan menurun dari 90 persen menjadi 60 persen. Kemudian, kecepatan informasi peringatan dini tsunami diklaim bisa turun dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih. Selain itu, jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami bisa menurun 70 persen apabila pemeliharaan terganggu.
Buntut efisiensi anggaran, BMKG pun mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana geo-hidrometeorologi.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/2871286/bantah-anggaran-bmkg-dipangkas-50-persen-istana-mitigasi-bencana-dipastikan-optimal
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
