SUARAPANTAU.COM – Ketahanan pangan melalui swasembada pangan merupakan salah satu isu strategis penentu stabilitas nasional suatu negara sebagai kebutuhan dasar rakyatnya.
Kemampuan suatu negara melakukan swasembada pangan sangat dipengaruhi oleh produksi, teknologi dan lain sebagainya.
Keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kebijakan dan langkah strategis pemerintah.
Sebagai negara tropis dan kaya akan sumberdaya alam-nya, Indonesia sudah sepatutnya berdiri di kaki sendiri dalam hal ketahanan agrikultur dan kebutuhan pangan sehari-hari rakyat.
Pangan ini adalah masalah hidup dan mati suatu makhluk hidup, suatu bangsa bisa bertahan hidup tanpa kendaraan tanpa telekomunikasi dan lain-lain.
Namun tanpa makan saya rasa tidak ada yg dapat bertahan, menurut data sepertiga dari dunia adalah ngara tropis dan Indonesia menempati sepertiga dari kawasan tropis tersebut.
Indonesia merupakan negara yang memiliki zona tropis terpanjang kedua setelah Brazil.
Kelebihan Indonesia, petani bisa panen padi sebanyak 3 kali setahun. Sedangkan di negara tropis lain tidak.
Apalagi negara-negara non-tropis hanya bisa sekali karena memiliki 6 bulan musim dingin.
Indonesia pernah swasembada pangan di era soeharto tepatnya pada tahun 1985 indonesia sama sekali tidak melakukan Import bahan pokok pangan.
Menurut penuturan Prabowo Subianto sangat optimis indonesia akan swasembada pangan.
Namun hal itu hanya akan terjadi apabila yang memimpin indonesia merupakan orang yang berani dan bersih toh semua kebijakan terkait pertanian bisa dibuatnya apalagi terkait import bahan pangan.
Bahwa swasembada telah memasuki tahun ketiga, pasalnya dikatakan bahwa sejak tahun 2016 indonesia sudah swasembada pangan di sektor padi dan jagung namun nemurut data BPS yang saya dapat hingga akhir tahun 2017 kita masih Import bahan pangan
Melihat data diatas maka belum bisa dikatakan kita swasembada beras, namun alasan nya adalah untuk menekan harga kenaikan beras di indonesia.
Fakta dilapangan tidak seperti itu, malah yang dipaksa turun adalah harga jual beras dari petani ke tengkulak, inilah yang sering di keluhkan oleh petani di indonesia.
Terlepas dari apa yang dirasakan oleh para petani di indonesia di awal tahun 2018 kemarin indonesia import beras 500.000 ton. nah yang paling menarik adalah komentar dari Ombudsman.
Bahwa hal yang dilakukan pemerintah telah menyelahi aturan pasalnya penunjukan PT. PPI sebagai pengimport beras yang harusnya dilakukan oleh Perum Bulog, hal ini melanggar perpres No. 48/2016 pasal 2 ayat 3.
(***)
Baca Juga:
- Hubungi Jasa Pest Control Cirebon Ampuh Basmi Nyamuk, Tikus Hingga Kecoak
- Massage Panggilan Tangerang: Layanan 24 Jam dan Cara Memesan Terapis
- 3 Keunggulan Service AC Surabaya Panggilan 24 Jam Hana Jaya Teknik Kualitas Terbaik
- Kursus Stir Mobil Purwokerto di LPK PBD: Belajar Mudah dan Cepat Mahir Berkendara
- Massage Panggilan Jakarta Pusat: Murah dan Bisa Pilih Terapis Wanita
- Jasa Pest Control Jakarta: Rumah Jadi Bersih dari Nyamuk, Rayap, Kecoak, dan Tikus
- Kontak Jasa Pest Control Cirebon: Jaga Kebersihan Rumah, Kantor dan Toko Anda
- 5 Kelebihan Asistentugas: Jasa Kerja Tugas Kuliah Cepat dan Efisien
- SNG Logistic Layani Pengiriman Distribusi Logistik Pemilu 2024
- 12 Manfaat Penggunaan OCR di Era Digital
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
