SuaraPantau.com, Jakarta – Rencana pembentukan Pansus DPR untuk menyelesaikan permasalahan e-KTP dinilai sebuah langkah maju.
Hal tersebut, diungkapkan oleh Direktur Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, Kamis (13/12/2018).
Menurutnya, pembentukan Pansus e-KTP sudah sangat tepat untuk ditempuh DPR. Mengingat, tercecernya e-KTP terjadi secara masssif dan terkesan diabaikan oleh pemerintah.
“Jika DPR mendiamkan hal tersebut, justru akan berimplikasi negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sebagai lembaga legislasi pemerintahan,” tegasnya.
Panji menyebutkan, persoalan e-KTP merupakan persoalan serius lantaran menyangkut objek vital data administrasi negara terkait kependudukan.
“Soal e-KTP ini, sudah menjadi preseden buruk bagi pemerintah karena terus berlarut. Kita tidak ingin hal tersebut, juga terjadi terhadap DPR yang tidak mengambil tegas terhadap persoalan tersebut,” tandasnya.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
