SUARAPANTAU.COM, PEKALONGAN – Persoalan birokrasi dokumen perizinan kapal jadi keluhan sejumlah nelayan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Hal tersebut, terungkap saat Anggota Komisi IV DPR RI, Endang S. Tohari melakukan kunjungan kerja di Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Pekalongan, Rabu, (4/11/2020).
Ia bersama rombongan menyerap sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat nelayan. Selain masalah perizinan, juga kendala distribusi solar subsidi belum mencukupi, infrastruktur pelabuhan dan jalanan yang rusak memerlukan perhatian dari pemerintah kota, provinsi hingga pusat.
“Sebagai anggota Komisi IV dalam kunjungan kali ini, perlunya diubah kesan kampung nelayan yang identik dengan kumuh, penduduknya miskin, pendidikan rendah dan rawan kriminalitas harus perlahan-lahan dibenahi bersama oleh semua pihak,” ujar Endang Tohari.
“Komitmen wakil rakyat agar daerah ini juga memperoleh tambahan anggaran APB untuk pembangunan melalui kementrian terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz menjelaskan harus ada kompromi dan pendekatan dalam penyelesaian masalah pembangunan pelabuhan onshore yang berdampak pada Docking Kapal disebelah selatan kali (sungai) Loji.
“Intinya masalah Rob yang berkepanjangan harus segera ditanggulangi dengan pembangunan pelabuhan onshore serta bendungan kali Loji. Diperlukan kerelaan para pemilik kapal untuk bersama mencari solusi,” imbuhnya.(red)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
