FPPJ Dukung Heru Budi Hentikan Proyek Pengelolaan Sampah Intermediate Treatment Facility

SUARAPANTAU.COM – Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana mengehentikan proyek pengelolaan sampah intermediate treatment facility (IT) Sunter.

Rencana tersebut didukung oleh sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriasah.

Ia menuturkan bahwa ITF sudah terlalu lama mangkrak.

Baca Juga: Heru Budi Utus Perwakilan Temui Korban Terjerat Kabel Optik di Jakarta Selatan

Bacaan Lainnya

“ITF Sunter sudah terlalu lama mangkrak, lebih bagus disetop saja,” kata Rian, sapaan akrabnya.

Menurut Rian, proyek ini sudah terlalu lama mandek sejak direncanakan di era Gubernur Fauzi Bowo. Bahkan hingga era Anies Baswedan, proyek ITF Sunter tak kunjung terwujud.

Baca Juga: Heru Budi Nilai Masalah Polusi Udara Bisa Diselesaikan Jika Dilakukan Secara Kolaborasi

“Bagusnya dibangun pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF) di beberapa lokasi. Karena harganya murah sehingga tidak membebani APBD,” kata Rian.

Rian melanjutkan, rencana DPRD DKI yang akan menggulirkan hak angket lantaran ITF Sunter juga sudah berlebihan.

“DPRD tak perlu hak angket segala. Mending DPRD fokus ngurus tugas-tugas pokoknya merampungkan raperda atau menyusun RAPBD,” kata Rian.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya harus menyediakan anggaran Rp3 triliun setiap tahun apabila melanjutkan proyek fasilitas pemusnahan sampah (intermediate treatment facility/ ITF) di Sunter, Jakarta Utara.

“Kalau dihitung-hitung masa iya setahun Pemprov DKI harus mengeluarkan Rp3 triliun,” kata Heru saat dikonfirmasi di Jakarta.

Biaya operasional yang dinilai terlalu besar itu membuat Heru memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut.

“Saya tidak anti dengan ITF, asalkan sifatnya kerja sama bisnis (business to business/ B to B) dengan catatan tidak ada beban tipping fee bagi Pemprov DKI. Kita tidak punya uang buat biaya seperti itu,” kata Heru.

Tipping fee merupakan biaya yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke tempat pengolahan.

“Ya intinya Pemda DKI tidak sanggup bayar tipping fee. Sementara waktu saya fokus ke RDF untuk mengatasi persoalan sampah,” kata Heru.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp577 miliar dari APBD 2023 sebagai modal awal pengerjaan ITF Sunter.

Namun, karena Pembangunan ITF dinilai memakan anggaran yang cukup besar, sehingga harus dikesampingkan terlebih dahulu.

(*)

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pasang Iklan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *