SUARAPANTAU.COM – Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) melarang PB IKAMI Sulsel hadir di Mubes KKSS 2025 yang dijadwalkan akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, di Makassar, Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, polemik antara PB IKAMI Sulsel dan Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS semakin memanas setelah Ketua Umum KKSS, Muchlis Patahna, menanggapi kritik yang dilayangkan oleh IKAMI Sulsel.
Beredar pernyataan Ketua Umum BPP KKSS, Muchlis Patahna yang menegaskan bahwa IKAMI Sulsel kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Mubes KKSS 2025.
“Sayang sekali, idealnya evaluasi dilakukan di forum Mubes. Tetaplah kritis, tapi IKAMI lupa mengevaluasi internalnya sendiri,” ujar Muchlis Patahna, sebagaimana dikutip dari Pinisi.co.id.
Baca Juga: Evaluasi Kegagalan Muchlis Patahna Pimpin BPP KKSS
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum PB IKAMI Sulsel, Andi Inamul Hasan bahwa KKSS bukan milik individu tertentu tapi semua elemen masyarakat Sulawesi Selatan di perantauan.
“Kita berharap Mubes KKSS jadi momen evaluasi kedepan. Banyak hal yang perlu dibenahi,” terangnya (Rabu, 26/3/2025).
PB IKAMI Minta KKSS Tidak Otoriter
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PB IKAMI Sulsel, Ridwan Dani menegaskan keputusan BPP KKSS tidak melibatkan PB IKAMI Sulsel merupakan sebuah kekeliruan.
PB IKAMI Sulsel dinilai memiliki sejarah yang panjang sebagai wadah intelektual muda Sulawesi Selatan di perantauan.
Ridwan Dani menyebut IKAMI adalah organisasi independen yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sendiri.
Baca Juga: PB IKAMI Sulsel Gelar RAPIMNAS dan Sulsel Connection Forum di Batam
Oleh karena itu, tidak ada aturan yang mengharuskan PB IKAMI untuk disahkan atau dilantik oleh BPP KKSS maupun organisasi lain.
“Kami menghormati KKSS sebagai organisasi kekerabatan masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi perlu ditegaskan bahwa PB IKAMI Sulsel adalah organisasi mahasiswa yang independen. Dalam AD/ART kami, tidak ada klausul yang mewajibkan IKAMI untuk dilantik oleh KKSS atau organisasi lain. Dengan demikian, keputusan BPP KKSS untuk mengeluarkan kami dari Mubes tidak berdasar,” tegas Ridwan, Wakil Ketua Umum PB IKAMI Sulsel, dalam rilis resminya, Selasa (26/3).
IKAMI Sulsel: Kritik Tidak Seharusnya Dibalas dengan Pengucilan
IKAMI Sulsel menilai bahwa tanggapan BPP KKSS justru menunjukkan sikap ketidakdewasaan dalam menyikapi kritik.
“Kami mengajukan kritik untuk memperbaiki arah organisasi, bukan untuk menegosiasikan posisi dalam Mubes. Jika BPP KKSS benar-benar ingin berbenah, seharusnya mereka fokus menjawab substansi kritik kami, bukan malah mengucilkan organisasi yang sejak awal turut menginisiasi pendirian KKSS,” lanjut Ridwan.
Menurutnya, evaluasi terhadap KKSS tidak harus selalu dilakukan di dalam Mubes. Justru, kritik dari berbagai elemen—termasuk mahasiswa—seharusnya diterima sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam organisasi.
“Apakah kritik hanya boleh disampaikan di forum yang dikontrol oleh BPP KKSS? Ini justru memperlihatkan bahwa ada upaya untuk membatasi suara-suara yang berbeda. Kami tetap akan mengawal perjalanan KKSS, baik di dalam forum resmi maupun di luar, demi memastikan organisasi ini kembali ke jalurnya,” kata Ridwan.
IKAMI Sulsel: Selama Ini Tidak Pernah Dilibatkan dalam KKSS
Lebih jauh, IKAMI Sulsel juga mengungkap bahwa selama kepemimpinan Muchlis Patahna, BPP KKSS tidak pernah menganggap, melibatkan, atau mengundang IKAMI Sulsel dalam aktivitasnya. Padahal, IKAMI Sulsel adalah bagian dari sejarah berdirinya KKSS pada 12 November 1976 di Jakarta.
“Yang aneh adalah, selama ini IKAMI Sulsel tidak pernah dianggap atau dilibatkan dalam agenda KKSS. Tidak ada undangan resmi dalam forum-forum KKSS, bahkan saat menyangkut kepentingan mahasiswa rantau yang menjadi bagian dari diaspora Sulawesi Selatan,” ujar Ridwan.
Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa BPP KKSS selama ini lebih fokus melayani kepentingan elit, bukan membangun ekosistem kekeluargaan yang lebih luas.
“Jangan sampai KKSS hanya menjadi organisasi untuk kepentingan segelintir orang, sementara mahasiswa dan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat justru dikesampingkan. Kritik kami adalah bentuk kepedulian, bukan serangan,”tegasnya.
IKAMI Sulsel Rutin Mengevaluasi Internal melalui Rapimnas
Lebih lanjut, IKAMI Sulsel juga membantah tudingan bahwa mereka tidak melakukan evaluasi internal. Ridwan menegaskan bahwa
IKAMI Sulsel secara berkala mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk mengevaluasi kinerja Pengurus Besar dan seluruh cabang di Indonesia.
“Kami memiliki mekanisme evaluasi yang jelas. Rapimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres yang secara rutin kami laksanakan untuk mengevaluasi kepengurusan dan merumuskan strategi organisasi ke depan. Jadi, tudingan bahwa kami tidak mengevaluasi internal sendiri adalah pernyataan yang tidak berdasar,” katanya.
Menurutnya, kritik terhadap KKSS tidak serta-merta berarti IKAMI tidak bercermin ke dalam. Justru, sebagai organisasi yang aktif dan dinamis, IKAMI selalu melakukan perbaikan internal dan hal itu tidak menghilangkan hak mereka untuk mengkritik organisasi lain, termasuk KKSS.
IKAMI Sulsel Tetap Mengawal Mubes KKSS 2025
Meskipun tidak diakui dalam Mubes KKSS 2025, IKAMI Sulsel tetap akan mengawasi jalannya forum tersebut dan memastikan bahwa **pemilihan pemimpin baru KKSS benar-benar membawa perubahan.
IKAMI juga menegaskan bahwa mereka selalu melakukan evaluasi internal, tetapi hal itu tidak menghilangkan hak mereka untuk mengkritik organisasi lain, termasuk KKSS.
“Kritik kami adalah bagian dari upaya menjaga KKSS tetap pada jalurnya. Jika Muchlis Patahna ingin KKSS lebih baik, seharusnya ia menjawab kritik ini dengan refleksi, bukan dengan menjadikan IKAMI sebagai kambing hitam,” pungkasnya.
Mubes KKSS 2025 akan menjadi momentum penting bagi organisasi ini untuk menentukan arah ke depan. Pertanyaannya, akankah KKSS benar-benar berbenah, atau justru semakin eksklusif dan menjauh dari peran sosialnya?
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
