Yeremias Ndoen menegaskan tanpa harus kuliah tinggi-tinggi saat pendapatan menurun pos belanja yang belum urgent, tidak memiliki dampak jangka pendek pasti dikurangi.
Akan tetapi, belanja-belanja menyangkut kebutuhan strategis untuk bertahan itu yang terus tersedia. Inilah urgensitas pertanian.
“Pemuda tani memandang, perencanaan pembangunan yang dibuktikan dengan kebijakan belanja nasional 2022-2023 sangat tidak responsif terhadap krisis. Bungkusan kebijakan peningkatan produktivitas nasional seperti kata Bappenas adalah kebijakan yang keropos tanpa dasar perhitungan yang matang alias asal-asalan,” bebernya.
“Mungkin karena Pemerintah sering membuat target-target yang tak pernah tercapai, maka perencanaan asal-asalan menjadi lumrah,” tandas Yeremias.
lanjut Yeremias Ndoen, DPP Pemuda Tani memandang persoalan BBM adalah lagu lama, lagu yang semakin buruk dengan target lifting yang terus menurun, tetapi upaya-upaya serius bagi penyediaan energi baru terbarukan berjalan sambil lalu.
“Kalo sampai di titik ini melihat arah kebijakan pemerintah, seperti keledai, suka jatuh di lubang yang sama. Kita tidak bisa terus-menerus mengatakan kendala ini-kendala itu, tanpa ada laku yang serius. Energi untuk transportasi sudah harus dialihkan ke listrik, tetapi sumber listrik tidak bisa terus-menerus disuplai oleh energi fosil, gantikan dengan sumber-sumber energi yang terbarukan, matahari, panas bumi, angin, elektromagnet,” urainya.
“Mungkin investasi akan lebih mahal, tetapi energi murah dan ramah lingkungan akan dirasakan oleh masyarakat. Ini memotong biaya transportasi sangat besar, mendorong eskalasi ekonomi yang besar, juga memotong biaya kerusakan lingkungan yang harus ditanggung”, ujar Yeremias.
Senada dengan itu, Sekjend DPP Pemuda Tani Indonesia Suroyo menyangkan kebijakan konversi energi dari BBM ke energi terbarukan belum menjadi prioritas nasional. Bahkan Dirjen EBT Kementerian ESDM menyampaikan target listrik zero emission baru akan dicapai di tahun 2060.
“Tetapi lihat hari-hari ini kita masih sangat tergantung kepada BBM berbasis fosil , ini kebutuhan mendesak tetapi planing pemerintah jangka panjang – tidak responsif, tidak peka, atau bisa jadi tidak berencana,”ujar Suroyo.




