“Jurnalis selalu berpijak pada kebenaran dan mereka yang lemah, menjadi tumpuan akses serta kekuatan wartawan untuk membuat mereka berdaya. Pemilu dan wartawan bagaikan ikan dan air, ikan kan hanya bisa hidup di air,” imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi dengan jurnalis itu, hadir tiga nara sumber yang memantik jalannya forum. Ketiganya yaitu Royin Fauziana dari Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Timur, Algooth Putranto Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu-PWI), serta Abdi Purnomo Sekretaris MPD AJI Indonesia.
Menyampaikan tema regulasi dan etika pemberitaan/penyiaran media tv pada masa tahapan pemilu, Royin mengatakan Bawaslu, KPI, serta insan pers bakal bekerja keras pada tahapan kampanye Pemilu 2024.
Baca juga: Bawaslu DKI Jakarta Tingkatkan Pengawasan Pemilu dengan Melibatkan Pengawas Partisipatif
Pada tahapan itu biasanya akan ada surat edaran terkait batasan iklan kampanye peserta pemilu, khususnya untuk media penyiaran seperti televisi dan radio.
“Dalam membuat pemberitaan/penyiaran berkaitan dengan pengawasan pemilu, kita harus menyiapkan konten profesional, menjaga indeoenden, menjujung tinggi kode etik jurnalistik,” kata Royin.
Baca juga: Bawaslu Jakarta Pusat Sambut Baik Audiensi HMI dan PMKRI Cabang Jakarta Pusat
Sedangkan Algooth mengusulkan adanya koalisi antara waetawan dengan Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal ini menurutnya penting lantaran mulai tahun 2023 eskalasi tahapan pemilu mulai meningkat, terlebih pemilu kali ini dilakukan serentak menyatukan pemilu presiden, legislatif dan pilkada.




