Warga negara perlu belajar untuk berbeda pendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabat, dan bersaudara sebagai sesama anak bangsa.
Maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan untuk bangsa ini.
Belum lagi penyelenggara pemilu seperti KPU yang notabene membuat keputusan tidak teliti dalam membuat keputusan atau “mungkin saja” juga telah mendapat intervensi dari beberapa pihak. Contoh kecilnya dalam PKPU, terkhusus pada pasal 181-183 yang rinci mengatur syarat bagi calon DPD RI.
Tidak mengatur anggota DPR (kabupaten, provinsi dan pusat/RI) yang sementara menjabat harus mundur dari posisinya sebagai anggota dewan atau tidak ketika ingin mencalonkan diri jalur DPD. Seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat.
Ada beberapa anggota DPRD Provinsi yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI tapi tidak di PAW kan oleh partai seperti Hasan Bado dari partai PKB, Risbar dari NASDEM, Kalma Katta dari Demokrat yang maju calon DPD RI dapil sulbar tapi masih tercatat sebagai anggota dewan provinsi Sulbar.
Juga ada nama Jupri Mahmud saat ini ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang juga maju ke DPD RI. Ini menjadi pertanyaan besar. Katanya DPD jalur independen.
Nyatanya ramai orang partai sebagai calonnya. Terus dimana independensinya lembaga DPD ini?.
Semoga bisa menjadi catatan bagi kita semua dalam membangun negara tercinta INDONESIA kita.
Salam tercerahkan…
Penulis: Rudi Idris
*Direktur Indonesia Belajar




