Setiap tahun, menjelang batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak, fenomena yang sama kembali berulang. Media sosial dipenuhi pengingat mengenai tenggat pajak, grup percakapan ramai membahas denda keterlambatan, dan tidak sedikit orang yang tiba-tiba panik karena baru menyadari bahwa kewajiban perpajakannya belum ditunaikan. Alasan yang paling sering muncul terdengar sederhana yaitu lupa.
Benarkah kita benar-benar lupa membayar pajak? Ataukah sebenarnya kita sengaja menundanya?. Pertanyaan ini menarik untuk direnungkan karena menyangkut perilaku yang sangat manusiawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menunda pekerjaan yang manfaatnya tidak langsung terlihat.
Mulai dari berolahraga, menabung, memeriksakan kesehatan, hingga mengurus administrasi, semuanya cenderung ditempatkan pada daftar pekerjaan yang bisa dilakukan nanti. Pajak sering kali menjadi bagian dari kategori tersebut.
Kita cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada manfaat yang dapat dirasakan saat ini dibandingkan manfaat yang akan diperoleh di masa depan. Sementara itu, membayar pajak sering dipersepsikan sebagai pengeluaran yang langsung mengurangi pendapatan tanpa memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara instan. Akibatnya, kewajiban perpajakan menjadi sesuatu yang mudah untuk ditunda.
Padahal, jika dicermati lebih dalam, pajak merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan negara. Jalan yang kita gunakan, sekolah yang mendidik generasi muda, fasilitas kesehatan, subsidi berbagai program sosial, hingga pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagian besar dibiayai oleh penerimaan pajak.
Dalam konteks ini, membayar pajak bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan bentuk partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan bersama. Sayangnya, hubungan antara wajib pajak dan negara tidak selalu berjalan mulus.
Sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai beban, bukan kontribusi. Persepsi ini muncul karena berbagai faktor. Ada yang merasa sistem perpajakan terlalu rumit, ada yang kurang memahami manfaat pajak, dan ada pula yang mempertanyakan sejauh mana uang pajak benar-benar dikelola secara efektif dan bertanggung jawab.
Di sinilah persoalan kepatuhan pajak menjadi lebih kompleks. Kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membayar, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah.
Ketika masyarakat melihat adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika muncul kasus penyalahgunaan anggaran atau praktik korupsi yang melibatkan dana publik, kepercayaan masyarakat dapat terkikis.
Walaupun begitu, ketidakpuasan terhadap tata kelola publik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan. Pajak dan akuntabilitas harus berjalan beriringan. Negara berkewajiban mengelola dana publik secara transparan, sementara masyarakat berkewajiban memenuhi kontribusinya sebagai warga negara. Salah satu pihak tidak dapat menunggu pihak lainnya bergerak terlebih dahulu.
Fenomena lupa pajak juga menunjukkan pentingnya membangun budaya kepatuhan sejak dini. Selama ini, banyak orang memandang pembayaran pajak sebagai aktivitas musiman yang hanya diingat ketika tenggat waktu semakin dekat.
Padahal, kepatuhan yang sehat seharusnya menjadi bagian dari kebiasaan. Sebagaimana seseorang menganggarkan kebutuhan rumah tangga, membayar tagihan listrik, atau menabung untuk masa depan, kewajiban perpajakan juga perlu ditempatkan dalam perencanaan keuangan yang teratur.
Perkembangan teknologi sebenarnya telah membantu mempermudah proses tersebut. Berbagai layanan perpajakan kini dapat diakses secara daring, pengingat otomatis tersedia melalui berbagai platform digital, dan informasi perpajakan semakin mudah diperoleh. Dengan kemudahan ini, alasan lupa menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Yang tersisa sering kali hanyalah kecenderungan manusia untuk menunda sesuatu yang dianggap tidak mendesak.
Pertanyaan “lupa pajak atau sengaja menunda?” sesungguhnya bukan hanya tentang perpajakan. Pertanyaan ini merupakan cermin tentang bagaimana kita memandang tanggung jawab sebagai warga negara. Menunda kewajiban mungkin terasa tidak menimbulkan dampak hari ini. Namun, jika dilakukan oleh jutaan orang secara bersamaan, konsekuensinya dapat memengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan pembangunan.
Karena itu, membayar pajak seharusnya tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya menghindari denda atau sanksi administrasi saja. Melainkan, membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Sehingga ketika tenggat waktu bayar pajak telah tiba, maka harus segra kita tunaikan.
Perlu kita ingat bahwa menunda kewajiban tidak pernah benar-benar menghilangkannya. Sebaliknya, penundaan sering kali hanya memindahkan beban ke waktu yang akan datang, bahkan dengan konsekuensi yang lebih besar. Kewajiban yang diselesaikan hari ini mungkin terasa berat, tetapi kewajiban yang terus ditunda biasanya akan datang bersama kecemasan, tekanan waktu, bahkan biaya tambahan yang sebenarnya dapat dihindari. Hal ini berlaku bukan hanya dalam urusan pajak, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan. Karena itu, membangun kebiasaan untuk menyelesaikan kewajiban tepat waktu merupakan investasi karakter yang bernilai jangka panjang.
Sebagai refleksi bersama bahwa membayar pajak tepat waktu bukan sekadar soal kepatuhan kepada aturan, melainkan cerminan kedewasaan kita dalam memikul tanggung jawab sebagai warga negara. Sebab pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan negara yang akuntabel, tetapi juga masyarakat yang tidak gemar menunda kewajibannya. Apalagi pada akhirnya, yang kita tunda hari ini tidak benar-benar hilang, ia hanya menunggu untuk diselesaikan dengan harga yang sering kali lebih mahal di kemudian hari.
Penulis: Lukman Dahlan – Dosen Akuntansi FEB Universitas Negeri Makassar
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
