Hukum

Rahim Dipolisikan Oleh DPRD Buteng, Praktisi Hukum:”Pelapor Dapat Dituntut Balik Atas Laporannya”

SUARAPANTAU.COM, BUTENG – Opini yang sedang hangat diperbincangkan dalam beberapa minggu terakhir di Kabupaten Buton Tengah adalah terkait permasalahan kurangnya Transparansi Penggunaan dana Covid-19.

Sehingga memicu adanya gerakan Massa aksi dari masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Buton Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020, ternyata mendapat respon yang tidak berimbang dari keinginan para peserta Aksi.

Dalam aksinya, Mereka meminta agar para Anggota DPRD melaksanakan fungsinya dalam hal melakukan Pengawasan Anggaran penggunaan Dana Covid-19, Bahkan bila perlu dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dalam penggunaan Dana Covid-19 tersebut yang menelan anggaran hingga 19 Milyar rupiah, namun agenda pertemuan yang direncanakan tersebut tak kunjung terlaksana.

Menurut peserta aksi, berkali-kali mereka meminta agar penggunaan anggaran tersebut diketahui oleh publik, namun nampaknya jauh harapan masyarakat dari kenyataan.

Malah yang terjadi adalah proses Pelaporan Polisi terhadap salah satu peserta aksi bernama Rahim, selaku Korlap dalam aksi tersebut.

Rahim dilaporkan di Kepolisian Resort Baubau oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Buton Tengah atas dugaan Tindak Pidana dibidang ITE atas postingannya melalui Media Sosial Facebook.

Dalam postingan yang diunggah oleh Rahim dengan kata-kata “Seandainya ada Orang, bukan Kursi yang Kita jemur, tapi orangnya yang Kita jemur, sekaligus Kita ikat baru kibarkan seperti Bendera” ucap Rahim dalam postingannya diakun facebooknya.

Atas hal tersebut, Praktisi Hukum Jayadi, SH., MH menyatakan, pernyataan tersebut dalam Aspek Hukum Pidana harus dilihat apakah ada unsur-unsur pasal perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Rahim melalui Media Sosial Facebook.? Baik tindak pidana umum yang termuat dalam KUHP atau tindak pidana khusus yang termaktub dalam UU ITE, sebagaimana yang diterdugakan dalam Pelaporan Polisi yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD berikut dengan Para Anggotanya.

Menurut Jayadi, Dalam UU ITE, yang diproses sebagai pelaku Tindak Pidana khususnya terkait Pencemaran nama Baik, atau perbuatan Penghinaan, yang paling Pertama diperhatikan dalam proses pemeriksaannya adalah terkait Konten atau isi yang terkandung didalamnya. Bukanlah pemaknaan secara Konteks, sehingga dapat dilihat dan diketahui secara langsung maksud ataupun arti konten didalamnya mengandung unsur perbuatan Pencemaran atau Penghinaan.? Karena yang diperhatikan adalah arti Konten bukan arti Konteks.

Kedua untuk dapat diketahui sebuah perbuatan pidana masuk dalam kategori tindak pidana dibidang ITE adalah kejelasan secara tertulis bukan tersirat, tentang penyerangan Pribadi seseorang yang secara langsung tertulis dalam konten atau isi teks yang diduga sebagai perbuatan Pencemaran atau Penghinaan. jika tidak tertulis secara kalimat yang menyerang kepada pribadi seseorang belum tentu perbuatan yang diduga sebagai kejahatan ITE dapat terpenuhi.

Sebab, lanjut Jayadi, pemaknaannya Ambigu, dan bahayanya hukum dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga perlu penafsiran hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, untuk memaknai pasal yang ditujukan kepada pihak Terlapor, yang dapat ditafsirkan secara Gramatikal ataupun Penafsiran hukum lainnya.

Ketiga sebuah perbuatan Pidana dibidang ITE dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pencemaran atau Penghinaan serta tindak pidana hukum lainnya, penting juga dilihat apakah teks yang disebarkannya melalui Media Sosial dapat dianggap keterangan atau kata-kata yang telah Dia lakukan atau tidak.?

Menurutnya, Kata-kata yang dilontarkan oleh Saudara Rahim dalam postingannya di Facebook adalah kalimat Pengandaian atau perencanaan yang belum terwujud. Kalaupun faktanya ada orang yang didapat di Kantor DPRD belum tentu Rahim, akan melakukan tindakan mengikat orang dan mengibarkannya seperti Bendera. Orang yang dimaksudpun tidak disebutkan secara jelas dan pasti, apakah Anggota DPRD, orang perorangan, atau pihak siapa saja. Sebab kontennya tidak jelas menyebutkan orangnya siapa.?

Apakah Anggota DPRD atau siapa saja yang didapat didalam Kantor. Itupun kalau ada orang didalam Kantor DPRD, belum tentu saudara Rahim akan mengikatnya dan mengibarkannya ditiang bendera. Bisa saja saudara Rahim beralasan bahwa saya berucap demikian, karena memang saya tahu tidak ada orang didalam ruangan. Kalau ada orang, belum tentu Saya berani melakukannya, dan ungkapan saya belum pada perbuatan yang nyata, masih hanya sebatas pengandaian. Apakah pernyataan Saya yang demikian dapat termasuk perbuatan yang melanggar UU ITE, sebagaimana yang diterdugakan oleh Pelapor.

“Sehingga hal inilah yang penting untuk dikaji secara bersama-sama, agar setiap ciutan yang muncul melalui Medsos, tidak selalu dipahami dan ditanggapi secara responsif sebagai perbuatan pidana dibidang ITE. Namun Kita juga harus bijak dan waspada, sebab setiap orang juga dapat dengan mudah terjebak dalam tindak pidana ITE. Baik yang Terlapor atas perbuatannya melakukan pencemaran atau penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1,2, dan 3) jo pasal 310 dan 311 KUHP.” Pungkas Jayadi

Jayadi mengatakan, Demikian juga sebaliknya Pelapor dapat dituntut balik atas laporannya, jika Laporan Polisi yang disampaikan mengandung fitnah atau kebohongan yang tidak dapat dibuktikan, dan terlapor pun dapat melakukan laporan Balik terhadap Pelapor, sebab laporan yang disampaikannya dihadapan pejabat yang berwenang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, atau dapat dianggap laporan palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 220 atau Pasal 317 KUHP.

Sehingga kiranya proses hukum yang dijalani oleh Saudara Rahim di Polres Baubau, dapat dinilai oleh penyidik secara obyektif dan bijaksana.

“Pesan Saya buat para Anggota Dewan yang Kami hormati, agar kiranya bisa lebih konsen untuk melaksanakan tugasnya dalam fungsi (Regulasi, Anggaran dan Pengawasan) terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Anggarannya.”pesan dia

“Kasihan warga Masyarakat yang harusnya menjadi perwakilan kalian untuk mendengar aspirasinya, yang telah lama menuntut, transparansi pengelolaan dana Covid-19, hingga hari ini belum bapak atau Ibu anggota Dewan yang terhormat tindak lanjuti tentang bagaimana proses realisasi anggaran tersebut, yang menelan anggaran hingga 19 Milyar. Apakah dana tersebut terealisasi, atau masih mengendap belum dibelanjakan, sebagaimana proses peruntukkannya.” tandasnya

 

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Suara Pantau
%d blogger menyukai ini: