SUARAPANTAU.COM, MAKASSAR – Celebes Law And Transparency (CLAT) menggelar aksi unjuk rasa desak Mendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Aksi unjuk rasa tersebut, berlangsung damai di bawah Jembatan Flyover Kota Makassar, Sabtu 26 September 2020.
Koordinator aksi unjuk rasa Rey Gunawan dalam orasinya menilai adanya dugaan praktik nepotisme dalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi madya di daerah khususnya di seleksi Sekretaris Daerah Papua beberapa waktu lalu.
“Kami menduga bahwa ada konspirasi yang terjadi ditubuh Kementrian Dalam Negeri khususnya Dirjen Otonomi Daerah pada proses seleksi jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Papua,” tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (26/9/2020).
Sementara itu, Ketua Umum Celebes Law And Transparency, Muh. Irvan Sabang membeberkan sejumlah fakta kejanggalan selama proses seleksi calon Sekda Provinsi Papua.
“Kami menduga kuat ada konspirasi atau deal-deal yang terjadi antara pansel dan salah satu peserta yang telah mengikuti seleksi calon Sekretaris Provinsi Papua,” bebernya.
Irvan mencontohkan, salah satu peserta seleksi berinisial DW diberi keleluasaan keluar masuk ruangan selama ujian berlangsung.
Kejanggalan lain, lanjut Irvan bahwa peserta yang diduga kuat dinilai tidak profesional dalam mengikuti proses seleksi memiliki catatan buruk yakni tersandung kasus korupsi penyalahgunaan dana KPU di Kabupaten Lany Jaya senilai Rp 11,6 miliar.
“Sama sekali tidak ada teguran oleh pansel sedangkan seleksi ini harus betul-betul selektif. Parahnya lagi, salah satu peserta yang mengikuti tes pernah tersandung kasus korupsi penyalahgunaan dana KPU di Kabupaten Lany Jaya senilai Rp11,6 miliar,” ungkap Irvan.
Berdasarkan sejumlah kejanggalan tersebut, Irvan menyebut kuat dugaan tidak profesionalnya pihak Kemendagri. Dalam hal ini, Dirjen Otda dalam pelaksanaan seleksi calon sekretaris Provinsi Papua,” jelasnya.(*/rls)