SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kritik sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang polisikan aktivis.
Keduanya adalah Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.
Mardani Ali Sera menegaskan seorang pejabat publik harus memiliki standar moral dan kelapangan dada diatas rata-rata dalam merespon kritik publik.
Ia mendorong, Luhut Binsar Pandjaitan lebih mengedepankan musyawarah untuk menjaga situasi damai dan rukun.
Selain itu, Mardani juga meminta kepolisian melakukan restorative justice.
“Memang hak semua utk mendapatkan keadilan. Tp saat kita mendapat jabatan,standar moral&kelapangan dada kita mesti di atas rata2. Bisa diselesaikan dgn musyawarah & saling klarifikasi, akan bagus buat publik. Kapolri sendiri mendorong restorative justice. Damai&rukun jauh lbh baik,” ungkap Mardani dilaman pribadinya @MardaniAliSera (Kamis, 23/9/2021).
Memang hak semua utk mendapatkan keadilan. Tp saat kita mendapat jabatan,standar moral&kelapangan dada kita mesti di atas rata2. Bisa diselesaikan dgn musyawarah & saling klarifikasi, akan bagus buat publik. Kapolri sendiri mendorong restorative justice. Damai&rukun jauh lbh baik https://t.co/3xy34HkWFV
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) September 23, 2021
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sudah dua kali melayangkan somasi pada keduanya. Tapi, tidak ada niat dari keduanya untuk meminta maaf terkait rekaman video berisikan wawancara yang diunggah di akun milik Haris Azhar.
“Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf,” kata Luhut di Markas Polda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021.
(*/red)
