Dalam kegiatan ini, juga menghadirkan narasumber Ramdansyah ketua panwaslu DKI Jakarta tahun 2008/2009 dan 2011/2012 dengan materi sengketa pemilu 2024.
“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Ia mengulas, sengketa proses Pemilu ditangani oleh Bawaslu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu secara tertulis yang paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon.
Selanjutnya, pihak termohon dan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa.
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” terangnya.




