SUARAPANTAU.COM – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung nilai dalam kurun waktu setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, arah kebijakan fiskal dan pembangunan mulai menunjukkan perubahan nyata. Pemerintah dinilai semakin memberi ruang bagi daerah untuk tumbuh dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Menurut Tamsil, langkah pemerintah dalam mendesain ulang arsitektur fiskal menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jakarta. Ia menilai pola distribusi anggaran yang kini lebih banyak mengalir langsung ke daerah merupakan strategi untuk mempercepat pemerataan dan meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.
“Kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan arah yang lebih berkeadilan. Pemerintah memastikan dana publik tidak berhenti di pusat, melainkan sampai ke desa-desa agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya dikutip dari Republika.
Perubahan pola alokasi anggaran tersebut, kata Tamsil, merupakan langkah strategis untuk memastikan berbagai program nasional benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Salah satu indikator yang terlihat adalah meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) selama satu tahun terakhir, yang mencerminkan membaiknya daya beli dan kesejahteraan petani.
“Data BPS mencatat kenaikan NTP yang cukup signifikan. Ini bukti bahwa arah kebijakan fiskal dan kinerja Kementerian Pertanian di bawah Menteri Amran Sulaiman memberi dampak langsung pada ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan penting yang menggerakkan ekonomi lokal. Program tersebut, menurutnya, tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga melibatkan rantai produksi lokal dari petani hingga UMKM.
“MBG bukan sekadar program sosial, tapi menjadi pengungkit ekonomi daerah karena bahan bakunya diserap dari pelaku usaha lokal,” ujar senator asal Sulawesi Selatan itu.
Lebih jauh, Tamsil menilai desain fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan nasional yang pro-rakyat — yakni mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, dan program sosial yang terukur manfaatnya.
“Kebijakan ini adalah bentuk redistribusi kesejahteraan. Negara sedang menata ulang cara membangun, dengan menempatkan daerah sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi,” jelas mantan pimpinan Badan Anggaran DPD RI itu.
Meski demikian, Tamsil menekankan pentingnya tata kelola yang transparan agar keberpihakan fiskal benar-benar memberi hasil bagi masyarakat. Ia menyebut, pengawasan DPD RI akan terus dilakukan untuk memastikan anggaran yang besar ke daerah digunakan tepat sasaran.
“Tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, potensi kebijakan pro-daerah bisa hilang maknanya. Karena itu, kami di DPD akan terus mengawal agar daerah menjadi subjek aktif pembangunan,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Reformasi birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur lokal menjadi kunci agar setiap program dapat dijalankan secara efektif dan efisien.
Tamsil juga menilai, dinamika implementasi kebijakan nasional yang cepat bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan menemukan sumber-sumber ekonomi baru tanpa menambah beban rakyat.
“Daerah kini punya ruang lebih luas untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi ekonomi yang dimiliki,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan sistem penghargaan bagi daerah dengan kinerja fiskal baik. Daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan menunjukkan tata kelola yang kredibel akan memperoleh tambahan transfer sebagai bentuk apresiasi.
Menurut Tamsil, satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo memperlihatkan visi besar dalam membangun paradigma fiskal baru yang berpihak dan terukur.
“Presiden Prabowo menunjukkan konsistensi membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana semangat Asta Cita. Bedanya, kali ini implementasinya lebih nyata dan terarah. Fondasinya sudah diletakkan, sekarang tinggal menjaga keberlanjutan dan efektivitasnya,” pungkasnya.
(*)




