Suarapantau.com –Di tengah upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi, wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menjadi sorotan publik.
Maraknya kasus korupsi yang terus terungkap belakangan ini kembali memunculkan desakan agar negara mengambil langkah lebih tegas terhadap para pelakunya.
Wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali mengemuka. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis, mendorong pemerintah mengakomodasi penerapan pidana mati terhadap koruptor yang melakukan kejahatan secara sistemik dan mengancam kepentingan negara.
Usulan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kasus korupsi yang dinilai terus berulang dan belum menimbulkan efek jera.
Menurut Cholil, korupsi bukan lagi kejahatan biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.
“Kita berharap negara dapat mengakomodasi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu, terutama apabila tindak pidana tersebut berdampak sistemik terhadap keberlangsungan negara,” ujar Cholil dalam keterangannya.
Ia menilai maraknya praktik korupsi menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berjalan selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera.
Karena itu, MUI berpandangan diperlukan langkah yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat.
Hukuman Mati Sebagai (ultimum remedium)
Wacana tersebut dinilai sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahan melalui Asta Cita.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa negara tidak boleh memberi ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan jabatan atau mengambil hak rakyat melalui praktik korupsi.
Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa penerapan pidana mati terhadap koruptor telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, namun hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu dan melalui pertimbangan hakim di pengadilan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati merupakan langkah paling akhir (ultimum remedium) sehingga penerapannya harus mempertimbangkan fakta persidangan, rasa keadilan, serta hati nurani majelis hakim.
Yusril menjelaskan bahwa ancaman pidana mati telah diakomodasi dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk keadaan tertentu,
Seperti ketika negara berada dalam kondisi bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, maupun terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KUHP Nasional.
Di tengah perdebatan mengenai bentuk hukuman yang paling efektif, desakan MUI menunjukkan semakin kuatnya aspirasi publik agar negara mengambil langkah yang lebih tegas dalam memberantas korupsi.
Hukuman Mati atau Perampasan Aset
Di sisi lain, berkembang pula pandangan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan hukuman badan, termasuk pidana mati.
Sejumlah kalangan menilai pendekatan asset recovery atau perampasan aset hasil tindak pidana justru dapat memberikan efek jera yang lebih nyata karena menyasar motif utama pelaku korupsi, yakni keuntungan ekonomi.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan tren pemberantasan korupsi di berbagai negara yang semakin menitikberatkan pada prinsip follow the money dan asset recovery.
Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian negara sehingga hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik.
Meski demikian, sejumlah pakar hukum berpandangan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan.
Hukuman yang tegas terhadap pelaku tetap penting untuk menegakkan rasa keadilan, sementara perampasan aset menjadi instrumen strategis untuk memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih komprehensif melalui penindakan, pemulihan aset, dan penguatan sistem pencegahan.
Selain penindakan, berbagai kalangan juga menilai penguatan integritas aparatur, pencegahan, dan pemulihan aset negara tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Penguatan Moral Sebagai Upaya Mitigasi
Di tengah perdebatan mengenai hukuman mati dan perampasan aset, Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berulang kali menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga krisis moral dan spiritual.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai keagamaan perlu menjadi fondasi dalam membangun budaya antikorupsi, sebab seseorang yang memiliki integritas tidak akan mudah menyalahgunakan amanah meskipun memiliki kesempatan.
Dalam berbagai kesempatan, Nasaruddin juga mengajak seluruh penyelenggara negara menjadikan jabatan sebagai bentuk pengabdian, bukan sarana memperkaya diri.
Ia menilai pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, serta penguatan etika publik harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar upaya pemberantasan korupsi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai hukuman mati maupun perampasan aset sejatinya tidak hanya berbicara mengenai berat-ringannya sanksi, tetapi juga bagaimana negara membangun sistem yang mampu mencegah lahirnya koruptor baru.
Sebab, tujuan akhir pemberantasan korupsi bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
***
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
