SUARAPANTAU.COM, LAMONGAN – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Prof. Zainuddin Maliki mengungkapkan masih ada gerakan yang berusaha mendistorsi dan terus menggerogoti Pancasila. Hal tersebut diungkapkan dalam Sosialisasi 4 Pilar. Sabtu, (17/4/2021) kemarin.
“Negeri ini berdiri kokoh tegak di atas ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ,” ungkap Prof. Zainuddin Maliki
Sosialisasi 4 pilar yang diikuti ratusan guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Aisiyah Bustanul Athfal (IGABA) Lamongan yang memadati Gedung Dakwah Muhammadiyah Cabang Brondong. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah memperkuat gerakan meneguhkan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Langkah itu diperlukan untuk menutup ruang bagi mereka yang mencoba mereduksi, mendistorsi dan menggerogoti keempat pilar tersebut,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Pengembangan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ekonomi, sosial budaya termasuk pendidikan harus dibangun berlandaskan Pancasila.
“Bukan dibangun atas dasar ideologi liberal,” tegasnya.
Fikiran liberal, demikian dikatakannya, sempat mencoba menyusupkan pendidikan kesalah satu klaster omnibuslaw. Mereka tidak memandang pendidikan sebagai lembaga nirlaba tetapi sebagai sebuah lembaga investasi untuk mengejar profit. Tentu semangat Ini bertolak belakang dengan pendidikan yang seharusnya untuk membangun peradaban dan memanusiakan manusia.
“Beruntung kita bisa mendorong munculnya kewarasan berpolitik, sehingga klaster pendidikan bisa dikeluarkan dari omnibuslaw,” ungkap Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur itu.
Sementara itu Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Lamongan, Dra. Hj. Sumu Zanarofah, M.Ag menegaskan bahwa ibu-ibu yang telah mendarmabaktikan diri sebagai guru diharapkan bisa menjalankan peran sebagai pendidik yang baik. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi anak-anak didik.
“Persiapkan mereka agar menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Tentu yang diharapkan adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, memiliki jiwa, falsafah dan ideologi Pancasila,” tegasnya memberi tawsiyah.
Menyinggung upaya membangun demokrasi di Indonesia Ketua IV Pimpinan Daerah Aisyiyah Lamongan, Dra. Hj. Mutholi’ah, M.Ag mengharapkan agar Partai Amanat Nasional berada di garis depan dalam memberikan ruang dan peran kepada kaum perempuan. Peraturan perundangan kita mengharuskan kuota 30 persen dari unsur perempuan.
“Jangan hanya pada saat pencalonan tetapi yang lebih penting 30 persen unsur perempuan jadi anggota DPR,” ungkapnya menegaskan.
(*/rls)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
