SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar memanggil perwakilan Manajemen Perusahaan Migas BP dan Genting Oil, ke Rumah Negara Kabupaten Teluk Bintuni (20/08/2020).
Hal tersebut dilakukan setelah Billy bertemu dengan berbagai komponen masyarakat Teluk Bintuni, khususnya Orang Asli Papua (OAP) baik dari Pemerintah, Pemuda, Masyarakat adat, dan komponen lain,
“Saya tegaskan bahwa mereka harus serius bantu Pemerintah dan Masyarakat bangun Teluk Bintuni,” ujar Billy Mambrasar.
Diskusi tertutup di dalam Rumah Negara tersebut dilakukan dalam rangka meminta informasi terkait perkembangan terkini kegiatan kedua perusahaan ini, sekaligus menyambungkan masukan, aspirasi dan harapan masyarakat Teluk Bintuni, dari diskusi-diskusi bersama Stafsus Billy Mambrasar.
“Saya telah melakukan kordinasi dengan SKK Migas sebelum kesini, sudah whats app juga, dan menyatakan apabila ada hal-hal yang dapat kita dorong dan percepat bersama, mari kita kerjakan bersama. Hak-hak Orang Asli Papua, khususnya masyarakat 7 suku disini, harus kita utamakan dan penuhi, dan saya akan pantau itu,” ujar Putra Biak yang telah menjadi Staf Khusus Presiden RI sejak tahun 2019 lalu.
Stafsus Billy Mambrasar telah berada di Kota Bintuni selama kurang lebih lima hari, atas undangan Bupati Teluk Bintuni, untuk melakukan rapat kordinasi mendorong percepatan Pembangunan di Kabupaten ini. Selama 5 hari ini, salah satu dari 11 orang Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo ini melakukan rapat-rapat kerja bersama dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, OPD, Masyarakat dan Pemuda untuk mencari strategi terbaik mendorong percepatan Pembangunan di Tanah Sisar Matiti ini.
“Terakhir saya bertemu dengan perwakilan masyarakat Adat Sebyar, dan kita berdiskusi tentang masalah uang ketuk pintu atau uang adat yang menjadi hak mereka. Ada beberapa hal yang telah kita sepakati untuk saya bantu komunikasikan dan tindak lanjuti. Saya tau ini ada di ranah Pemda Provinsi Papua Barat, yakni Gubernur, dan juga Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah komando Bupati, oleh sebab itu, sewajarnya saya akan kordinasi dengan mereka, apa yang kita sepakati dalam rapat ini,” lanjutnya.
Selain itu, dirinya juga mengkomunikasikan aspirasi tersebut untuk dapat dibahas oleh pemerintah pusat dalam hal ini SKK Migas, karena ini berada dalam kewenangan mereka.
Berikut permintaan Stafsus Billy Mambrasar yang langsung disampaikan ke perwakilan Manajemen BP dan Genting Oil:
1) Memperhatikan hak-hak masyarakat adat, khususnya pemilik ulayat di sekitar wilayah operasi, termasuk hak Orang Asli Papua Secara keseluruhan
2) Menjalankan Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan komitmen yang telah dibuat, yang telah dituangkan di dalam dokumen AMDAL masing-masing perusahaan
3) Bermitra dengan Pemerintah Daerah utamanya untuk program Pendidikan, melalui pendekatan percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Bintuni
4) Pastikan penyerapan tenaga kerja lokal, utamakan masyarakat asli Papua Teluk Bintuni, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan
5) Dorong kegiatan ekonomi, melalui kemitraan bersama dengan UMKM milik masyarakat asli, dalam rangka mendorong kesejahteraan.
6) Bermitra dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada.
Stafsus Billy Mambrasar akan bergerak menuju ke Kabupaten Fakfak, setelah kunjungan Teluk Bintuni ini berakhir, sebagai bagian dari tur kunjungan Kerja ke Papua dan Papua Barat yang telah dilakukannya selama 2 bulan ini. Kunjungan ini adalah bagian dari sosialiasi rencana aksi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 terkait percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, sekaligus menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
(*/rls)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
