“Ada pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang memuat, bahwa seseorang dilarang menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga kami hari ini melaporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri,” terangnya.
Lebih lanjut, Agung Tamtam juga menyampaikan kepada semua masyarakat agar jangan ada lagi yang mengeluarkan statemen yang membuat masyarakat menjadi gaduh dan berpotensi memicu konflik bahkan menjurus pada pen-deligitimasian kelembagaan Negara dalam hal ini KPU.
“Laporan ini dimaksudkan agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan tidak ada lagi orang atau lembaga yang mengeluarkan statemen yang menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan kepada KPU di masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga: Prof Valina Singka Subekti Jadi Narasumber Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif Bawaslu Jakpus
Agung Tamtam Sanjaya menambahkan pelecehan seksual yang juga dinyatakan oleh Hasnaeni merupakan sebuah “pembunuhan karakter” terhadap Lembaga KPU melalui Ketua KPU.
Hal Ini pun, kata Agung Tamtam Sanjaya harus dibuktikan, jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Rapat Koordinasi KPU RI di Manado Pastikan Strategi dan Media Komunikasi KPUD Harus Efektif
“Bukan malah menyebarkan ke sosial media dan menjadi sumber masalah. Ini mengindikasikan bahwa politisasi terhadap kasus ini sangat kuat,” tegasnya.
“Seharusnya Hasnaeni melaporkan kasus pelecehan seksual ini ke kepolisian karena masuk ranah pidana”, ujar Tamtam Sanjaya.


