Bukankah ini membuka peluang korup besar-besaran? tidak sedikitpun mencerminkan upaya untuk mengkongkritkan prinsip-prinsip prilaku buruk dan korup penyelenggara negara.

Tidak adanya upaya untuk melahirkan hukum yang relatif stabil, jelas, teperinci, dan dapat dipahami secara objektif. Selain dari tidak menyediakan proses yang dapat dipercaya dan dapat diterima banyak pihak, sehingga mengecewakan banyak ahli-ahli besar hukum Indonesia.

Hati nurani dan martabat sebagai kepala adalah inti dari seorang penyelenggara negara, tersirat dalam asumsi tradisional bangsa ini sejak dahulu tentang rasa malu, bahwa rasa malu adalah keadaan yang lebih dalam dari kejiwaan seseorang daripada rasa luka fisik.

Rasa malu juga sangat mengganggu jiwa, seseorang lebih baik mati daripada menahan rasa malu, contoh harakiri dalam tradisi Jepang. Namun bagaimana mungkin Perppu dengan pasal seperti diatas dapat ditanda tangani seorang Presiden.

Politik Uang

Politik uang faktanya telah menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia, setidaknya politik uang akan melahirkan dua hal; Pertama, politik uang akan melahirkan orang-orang yang tidak memiliki rasa malu sedikitpun, politisi mungkin semua akan mengutuk politik uang.

Namun secara bersamaan mereka melakukan hal yang sama, bagaimana mungkin dengan menyampaikan hal-hal mulia terhadap rakyat, dilakukan dengan cara-cara manipulasi.

Kedua, politik uang akan mengurangi kepentingan publik luas. Perppu ini dimungkinkan sekali lahir dari politik uang, sehingga tanpa rasa malu melahirkan PERPPU yang mengatur tentang makelar khusus oleh Presiden.

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027