Apalagi jika hanya menjadikan Prabowo Subianto sebagai Cawapres sangat logis, dikarenakan Prabowo Subianto mapan secara partai politik, memiliki kemampuan finansial dan logistik, menjadi menteri terbaik pemerintahan presiden Jokowi serta memiliki kekuatan ektabilitas tertinggi pada pertengan April lalu berdasarkan hasil survei beberapa lembaga.
Hasil survei LSI misalnya menempatkan Prabowo Subianto menjadi capres potensial yang paling banyak dipilih dengan persentase 30,3%.
Kemudian, Ganjar Pranowo menempati posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 26,9% dan disusul Anies sebesar 25,3%, dan hasil survei yang dilakukan Indonesia Survei Center (ISC), Indikator dan SMRC juga menempatkan Prabowo Subianto sebagai Capres dengan ektabilitas tertinggi.
Ketiga Tidak hanya hasil survei, desakan milenial juga dilandasi bahwa Prabowo Subianto telah mengantongi tiket 20% presidential threshold dengan total jumlah minimal 115 kursi DPR RI, sehingga lewat Koalisi Indonesia Raya (KIR) Gerindra memiliki 78 kursi (13 %) dan partai PKB memiliki 58 kursi (10%) sehingga total suara KIR sebesar 23 % atau 136 kursi DPR RI.
Milenial juga mendorong Prabowo Subianto untuk terus berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang merupakan koslisi partai Golkar dengan 85 kursi (14 %), PAN memiliki 44 kursi (7,6%) dan PPP memiliki 44 kursi (3,3%) sehingga koalisi yang hampir menyentuh presentase 50% suara pemilih pada pemilu 2019 lalu ini diharapkan mampu mengantarkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada pilpres 2024 mendatang.
Berbagai faktor ini yang kemudian membuat milenial menaruh harapan besar pada Prabowo Subianto untuk segera mendeklarasikan poros baru untuk tetap menjadi capres dan menjadi pilihan alternative terbaik bagi milenial pada Pilpres 2024 mendatang.
Sehingga tidak ada lagi ketakutan milenia soal ketua umum partai politik yang mampu untuk mendikte presiden dalam berbagai aspek, mengintervensi keputusan politik dan kebijakan pemerintah, serta merendahkan marwah presiden sebagai kepala negara.
Tentunya hal ini sejalan dengan realitas bahwa Prabowo Subianto adalah sosok ketua umum partai politik sehingga lebih independen dalam menentukan sikap politik.
Kemudian, mengambil langkah-langkah penting terkait kepentinngan bangsa dan juga mapan secara pendanaan atau logistik pilpres.
“Sehingga dapat lebih terhindar dari intervensi ketua umum partai pengusung maupun oligarki, jika mendapat mandatoris dari rakyat terpilih sebagai presiden pada pilpres tahun 2024 mendatang,” tutupnya.
(ran)




