Studi Kasus Pelanggaran Hukum
Contohnya studi kasus yang diambil dalam Opini Hukum ini adalah kasus seorang Jaksa yang menjadi Terdakwa dalam proses perkara tindak pidana korupsi yang diatur berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst, penulis dapat mengetahui bahwa adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:
Terdakwa Firsto Yan Prasetyo “FYP” merupakan Pegawai Negeri dan ditunjuk sebagai Jaksa Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode 2012 – 2017;
Pada dakwaan primair dan subsidair dijelaskan bahwa adanya perbuatan Terdakwa FYP yang secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang disebut dalam Putusan, melakukan unsur pemerasan terhadap Saksi MY yang dalam kasus ini berkedudukan sebagai Saksi yang dimintai keterangan;
Pemerasan dilakukan dengan cara Terdakwa membuat Saksi MY menyerahkan uang sejumlah Rp 1 Miliar kepada Jaksa yang terlibat dan dimintai sejumlah uang dan sertifikat lainnya guna pemeriksaan kasus;
Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Berdasarkan uraian fakta studi kasus tersebut, menurut saya bahwasanya Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi memiliki peran dan hubungan yang kuat dengan penjatuhan vonis Terdakwa.
Dilansir dalam beberapa studi kasus di Indonesia, beberapa diantaranya Jaksa terlibat kasus penyuapan perkara pidana pada tahap penyidikan suatu kasus.
Tindak penyuapan yang dilakukan ini identik dengan permulaan bagaimana tindak pidana korupsi itu dapat terjadi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk jenis pidana yang dilakukan dalam putusan studi kasus tertulis yang berawal adanya pemerasan, penyuapan, dan berujung pada gratifikasi.




