Dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tindak pidana korupsi penyuapan secara aktif maupun pasif, sebagaimana studi kasus dapat dikategorikan tindak pidana korupsi penyuapan pasif (menerima suap) yang diawali dengan pemerasan, melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Adapun tindakan tersebut dirasa masih bersifat tumpang tindih terkait penyuapan, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi sebab apabila gratifikasi yang dimaksud dapat didakwakan juga dengan dalih adanya pembuktian dengan sistem beban pembuktian terbalik.
Selanjutnya analisis mengenai vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam studi kasus, mengingatkan bahwa terdapat tindakan administratif yang mengikat bagi pegawai negeri (Jaksa) dalam menjalankan profesinya dan bersifat tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan pearturan disiplin PNS apabila terdapat ketentuan yang dilanggar, diatur dalam BAB III Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
Tindakan administrative terhadap Jaksa dijatuhkan apabila Jaksa terbukti melakukan pelanggaran, tindakan administrative tersebut tercantum dalam Pasal 13 yang terdiri dari Jaksa dibebastugaskan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pengalihantugasan pada satuan kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
Dengan adanya tindakan administratif dalam kejaksaan sekiranya menurut saya dalam penjatuhan vonis juga mempertimbangkan tindakan administrative setelah vonis dilaksanakan seperti adanya pemberhentian atau pengalihtugaskan, dan tidak serta merta hanya dijatuhkan pidana penjara dan denda saja.
Merespon hal tersebut dirasa memerlukan beberapa upaya yang bersifat preventif maupun represif antara lain yaitu penyempurnaan dalam peraturan kode etik perilaku Jaksa, diadakan sosialisasi atau pembinaan berjangka yang dapat menciptakan nilai-nilai positif Jaksa sesuai dengan pedoman Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Jaksa, serta mengevaluasi secara berkala untuk dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum Jaksa.
Diharapkan dengan adanya beberapa upaya tersebut, Jaksa dapat mempertimbangkan dan memasukkan nilai-nilai sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dapat menciptakan kondisi normatif yang sesuai dalam menangani suatu perkara proses hukum.
Penulis: Syanetha Nadine Arvianti
*Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Gadjah Mada




