YOGYAKARTA – Pilkada 2024 di Provinsi Yogyakarta (DIY) diharapkan terlaksana tanpa money politic (politik uang) dan berlangsung demokratis, jujur dan adil.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Puja Kesuma menyerukan kepada Bawaslu dan Polri untuk menindak oknum apabila ditemukan melakukan praktik money politic.
Dalam keterangannya, Puja Kesuma menegaskan praktik politik uang (money politics) mencederai proses demokrasi.
Puja Kesuma menegaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Baca Juga: DPR Gerindra Danang Wicaksana Gerak Cepat Minta Pemerintah Benahi Pasar Gubug Grobogan
“Kami meminta Bawaslu dan Polri untuk bersikap tegas terhadap praktik money politics. Jangan sampai ini menjadi budaya yang terus berulang di setiap pemilu,” katanya dalam pernyataan resmi, Minggu (24/11/2024).
Menurutnya, politik uang adalah bentuk pelanggaran serius yang dapat memengaruhi hasil pemilu secara tidak adil.
Puja Kesuma menambahkan bahwa semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat.
“Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil adalah fondasi demokrasi. Praktik-praktik kotor seperti ini harus dihentikan demi masa depan bangsa yang lebih baik,” tambahnya.
Baca Juga: GERINDRA: Pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang Wujudkan Pemerintahan yang Solid
Ketua Fraksi Gerindra tersebut juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi politik uang di wilayah mereka.
“Masyarakat harus berani menolak dan melaporkan
setiap bentuk politik uang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara,” tegasnya.
Terakhir, Puja Kesuma menyebut semakin dekatnya pencoblosan Pilkada 2024, diharapkan sinergi semua pihak dalam pengawasan.
“Diperlukan sinergi masyarakat, Bawaslu, dan Polri untuk menciptakan pemilu yang bersih dari politik uang. Bagi pelakunya, perlu ditindak agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera,” ungkapnya.
(***)