SUARAPANTAU.COM – Aliansi mahasiswa yang mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Jawa Timur (PMJ Kawal – Anti Korupsi) gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih. Selasa (1 Juli 2025).
Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai munculnya dugaan proyek fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
“Dugaan tersebut mengindikasikan praktik korupsi yang sistematis sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara,” kata Farhan.
“Mengkhianati hak anak-anak bangsa atas pendidikan yang layak,” lanjutnya.
Berdasarkan informasi awal yang diterima dari hasil audit investigatif dan laporan masyarakat, telah ditemukan indikasi kuat bahwa proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2023–2024 senilai lebih dari Rp 171 miliar diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa dari beberapa sekolah yang tercantum sebagai penerima manfaat proyek bahkan mengaku diduga tidak pernah menerima bantuan tersebut.
“Kami melihat adanya pola yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya, di mana oknum di dalam dinas berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif,” jelasnya.
“Tentunya kami menekankan terhadap KPK jangan hanya fokus pada kasus dana Hibah di Jawa Timur timur tetapi kasus ini lebih berdampak bagi masyarakat Jawa Timur timur . Ini adalah bentuk kejahatan serius yang harus dibongkar hingga ke akar,” ujar Koordinator PMJ Anti Kawal Anti Korupsi, Farhan Bahri, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih (KPK RI ).
PMJ mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk:
Dalam kasus tersebut tegas PMJ – Anti Korupsi menilai dugaan dari kasus tersebut, semakin memperkuat pentingnya reformasi total dalam sistem pengelolaan anggaran pendidikan.
Meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk mengambil tindakan cepat, tegas, dan terbuka terhadap siapapun yang terlibat.
“Korupsi di sektor pendidikan adalah kejahatan terhadap masa depan. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Farhan Bahri.
PMJ Kawal Anti Korupsi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika penanganan dinilai tidak transparan atau mandek.
(*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
