SUARAPANTAU.COM – Akademisi muda Nahdlatul Ulama (NU), Dr Aras Prabowo mengungkap peran NU dalam mendorong ekonomi syariah di Indonesia.
Hal tersebut, disampaikan dalam dialog publik yang diselenggarakan Program Studi PBS UMALA, Senin (15/12/2025).
Dialog mengangkat tema “Peran Ekonomi Syari’ah dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab bersama peserta.
Dalam paparannya, Muhammad Aras Prabowo menegaskan ekonomi syariah dapat menjadi instrumen keadilan sosial dengan menata relasi produksi–distribusi.
Hal ini, agar pelaku ekonomi kecil tampil sebagai subjek pembangunan.
Ia menilai keberhasilan tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan semata, tetapi juga dari siapa yang tumbuh, siapa yang memperoleh akses aset/pasar/pembiayaan, serta siapa yang menikmati hasil pembangunan.
Narasumber mengaitkan ekonomi kerakyatan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan tradisi koperasi sebagai institusi sosial-politik untuk kemandirian serta solidaritas rakyat.
“Aksen yang ditekankan adalah penguatan ekonomi arus bawah—petani, nelayan, buruh, dan UMKM—serta ekonomi beradab yang tidak merusak tatanan sosial dan ekologi,” terangnya.
Dari sisi prinsip, ekonomi syariah dipaparkan berangkat dari transaksi sukarela (taradhi), menghindari tipu daya/ketidakpastian yang merugikan (anti-gharar), berorientasi pada kemaslahatan, dan menuntut keadilan serta keseimbangan dalam distribusi manfaat dan tata kelola.
Prinsip-prinsip tersebut diproyeksikan memperkuat pembiayaan produktif, mekanisme berbagi risiko, transparansi, sekaligus membatasi praktik eksploitatif di sektor rakyat.
Salah satu sorotan penting adalah “bagi hasil Nusantara” sebagai warisan ekonomi lokal yang menekankan kemitraan dan pembagian hasil yang disepakati, bukan bunga tetap.
Skema ini sejalan dengan akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, serta dinilai cocok bagi sektor tani, perikanan, dan UMKM yang berhadapan dengan pendapatan musiman dan risiko tinggi.
Materi turut menyinggung ironi negeri agraris ketika petani tetap miskin akibat pasar input–output timpang dan akses pembiayaan yang tidak adil.
Solusi yang ditawarkan mencakup kemitraan bagi hasil, perlindungan risiko (takaful/asuransi indeks), serta koperasi tani yang transparan.
Pada sektor maritim, pembangunan ekonomi dari laut diarahkan dengan menjadikan pesisir sebagai kekuatan ekonomi rakyat melalui kemitraan modal–kerja dan penguatan koperasi nelayan.
Selain itu, narasumber menegaskan pemberdayaan ekonomi dari bawah, penguatan koperasi/BUMDes, serta kebijakan yang berpihak pada UMKM/koperasi, termasuk dukungan ekosistem kelembagaan seperti BMT dan zakat/infak produktif.
Inisiatif berbasis komunitas—pesantren-pangan, masjid produktif, dan moderasi lingkungan—dipaparkan sebagai jalur aksi yang dekat dengan warga sekaligus berkelanjutan.
“Nahdlatul Ulama (NU) melalui pesantren dan seluruh Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama punya peran strategis dalam kemajuan ekonomi syariah di Indonesia,” terangnya.
“Misalnya, Bank Syariah di Indonesia bisa bermitra dengan NU, Pesantren dan PTNU untuk membangun trust masyarakat arus bawah”, ungkap Muhammad Aras Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya ekonomi beretika yang memperkuat solidaritas sosial, memuliakan martabat manusia, serta menghidupkan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai penguat modal sosial dan pengurang ketimpangan.
Di akhir sesi, peserta diajak menyiapkan langkah lanjut: membangun ekosistem pembiayaan, kelembagaan, dan akuntabilitas berbasis komunitas agar manfaat pembangunan nyata di tingkat akar rumput. Kuliah diikuti mahasiswa PBS UMALA Semester 1 dan 3.
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
