Penulis: Jenny Salsa Billa, Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan paling ambisius sekaligus kontroversial pada era pemerintahan baru Indonesia.
Program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 ini dirancang untuk menjawab persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah memandang MBG sebagai investasi jangka panjang demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.
Tantangan Akuntabilitas MBG
Namun di balik tujuan mulianya, program ini memunculkan berbagai perdebatan terkait pembiayaan, tata kelola, hingga akuntabilitas anggaran negara.
Secara substansial, MBG memang lahir dari kebutuhan nyata. Indonesia masih menghadapi persoalan malnutrisi pada anak usia sekolah yang berdampak pada kualitas pendidikan dan produktivitas masa depan.
Dalam perspektif pembangunan, intervensi gizi bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi strategis negara terhadap kualitas sumber daya manusia.
Implementasi awal MBG di sejumlah sekolah menunjukkan adanya dukungan yang cukup kuat dari pemerintah maupun satuan pendidikan.
Penelitian di SDN 3 Kepanjen, Kabupaten Malang, misalnya, menunjukkan bahwa program telah berjalan sejak awal 2025 dengan dukungan kebijakan pemerintah dan sekolah sebagai faktor utama pendukung implementasi.
Meski demikian, tantangan terbesar program ini terletak pada aspek pembiayaan.
MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi memburuknya defisit anggaran negara dan meningkatnya ketergantungan pada utang luar negeri.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut mencari strategi pembiayaan yang inovatif agar program tetap berjalan tanpa membebani stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu alternatif yang mulai banyak dibahas adalah penggunaan skema Bilateral Debt Swap. Melalui mekanisme ini, sebagian kewajiban utang luar negeri dapat dialihkan menjadi pendanaan program sosial seperti MBG.
Dibandingkan skema lain seperti tri-party debt swap atau private debt swap, pendekatan bilateral dinilai lebih fleksibel serta memiliki risiko politik dan ekonomi yang lebih rendah.
Kerja sama dengan negara kreditur strategis seperti Tiongkok dapat membuka peluang baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia.
Jika dikelola secara tepat, debt swap untuk program makan bergizi tidak hanya membantu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga dapat menjadi model baru pembiayaan pembangunan berbasis investasi sosial.
Namun strategi tersebut tentu memerlukan kerangka regulasi yang kuat, tata kelola transparan, pengawasan multistakeholder, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar manfaat ekonomi dan sosialnya benar-benar optimal.
Tanpa pengawasan yang ketat, skema pembiayaan alternatif justru dapat membuka risiko ketergantungan baru terhadap pihak luar.
Selain persoalan pembiayaan, MBG juga menjadi arena pertarungan opini di ruang publik. Media massa memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program ini.
Perbedaan framing antara media nasional menunjukkan bagaimana realitas kebijakan dapat dikonstruksi secara berbeda.
Kompas.com cenderung membingkai MBG sebagai investasi pembangunan yang fokus pada penanganan krisis gizi dan stunting.
Dalam sudut pandang ini, program diposisikan secara positif sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia.
Sebaliknya, Tempo.co lebih menekankan aspek akuntabilitas kritis dengan menyoroti risiko pembengkakan anggaran, lemahnya tata kelola, serta potensi program menjadi sekadar gimmick politik.
Perbedaan framing tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya netral karena media memiliki kepentingan dan orientasi editorial yang memengaruhi cara masyarakat memahami suatu program.
Di lapangan, implementasi MBG juga menghadapi tantangan multidimensional.
Keterbatasan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur distribusi yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama pelaksanaan program.
Selain itu, persoalan akuntabilitas anggaran menjadi isu yang sangat krusial.
Kompleksitas sistem pelaporan, lemahnya pengawasan internal, dan tingginya risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengancam keberhasilan program jika tidak segera dibenahi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat integrasi data, menyederhanakan sistem pelaporan, serta membangun pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi publik agar transparansi program tetap terjaga.
Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun keberhasilan program ini tidak cukup hanya bergantung pada niat baik pemerintah.
MBG harus dibangun di atas fondasi kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar tidak berubah menjadi beban fiskal jangka panjang.
Inovasi pembiayaan seperti bilateral debt swap dapat menjadi solusi alternatif yang menarik, tetapi tetap membutuhkan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang ketat.
Jika dijalankan secara tepat, MBG bukan hanya menjadi program sosial semata, melainkan investasi besar bangsa untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.
Menurut saya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah yang baik karena menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak.
Program ini dapat membantu siswa mendapatkan asupan gizi yang lebih baik sehingga mereka bisa belajar dengan lebih fokus dan tumbuh lebih sehat.
Dalam jangka panjang, hal ini tentu berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, program sebesar ini tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak membebani kondisi keuangan negara.
Anggaran yang besar harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau distribusi yang tidak merata.
Saya juga melihat bahwa perdebatan tentang MBG sebenarnya wajar, karena masyarakat ingin memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi program supaya kepercayaan publik tetap terjaga.
Dengan pengelolaan yang baik, MBG bisa menjadi investasi penting bagi masa depan generasi Indonesia, bukan hanya sekadar program yang ramai dibicarakan sesaat.
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
