Tulisan opini berjudul Ruang Digital, Demokrasi, dan Tanggung jawab oleh Fikran
Demokrasi hari ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang-ruang sidang parlemen, mimbar kampus, atau halaman kantor pemerintahan.
Ia telah berpindah ke layar telepon genggam, menjelma menjadi jutaan unggahan, komentar, video pendek, hingga siaran langsung yang setiap detik membentuk cara masyarakat memahami realitas.
Media sosial telah menjadi ruang publik baru. Di sana, setiap orang dapat menjadi penyampai informasi, pembentuk opini, sekaligus penggerak percakapan.
Dalam hitungan menit, sebuah narasi dapat menjangkau jutaan pengguna tanpa harus melewati proses penyuntingan, verifikasi, ataupun mekanisme jurnalistik sebagaimana dilakukan media massa.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi digital menghadirkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, hingga berpartisipasi dalam berbagai isu publik.
Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga melahirkan tantangan baru: derasnya arus informasi yang sering kali melampaui kemampuan masyarakat untuk memverifikasi kebenarannya.
Sosiolog Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society menjelaskan bahwa masyarakat modern telah memasuki era network society,
yaitu sebuah tatanan sosial di mana informasi menjadi sumber kekuatan utama dan jaringan komunikasi membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, serta mengambil keputusan.
Dalam masyarakat seperti ini, informasi bukan sekadar pengetahuan, melainkan kekuatan yang mampu memengaruhi persepsi publik, membentuk identitas kolektif, bahkan menentukan arah diskursus politik.
Di sinilah letak tantangannya. Ketika setiap orang memiliki kemampuan menyebarkan informasi, batas antara fakta, opini, dan asumsi menjadi semakin tipis.
Algoritma media sosial cenderung mempercepat penyebaran konten yang memicu emosi, sementara klarifikasi sering kali datang terlambat.
Akibatnya, ruang digital mudah dipenuhi polarisasi, kesalahpahaman, hingga saling serang yang mengaburkan substansi persoalan.
Lawrence Lessig dalam karyanya Code and Other Laws of Cyberspace mengingatkan bahwa internet bukanlah ruang yang bebas tanpa aturan.
Menurutnya, perilaku manusia di ruang digital dibentuk oleh empat elemen yang saling memengaruhi, yakni hukum (law), norma sosial (norms), mekanisme pasar (market), dan desain teknologi (architecture atau code).
Dengan kata lain, kebebasan berekspresi di dunia maya tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berdampingan dengan etika, tanggung jawab sosial, dan aturan hukum.
Dalam konteks Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut merupakan salah satu fondasi utama negara demokrasi.
Namun, konstitusi juga mengajarkan bahwa setiap hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya
setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
Prinsip tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah beberapa kali diperbarui
terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan tersebut antara lain bertujuan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, memperjelas sejumlah ketentuan, dan menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ruang digital.
Spirit yang hendak dibangun bukanlah membatasi masyarakat untuk berbicara, melainkan memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab.
Kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari demokrasi. Perbedaan pendapat juga merupakan konsekuensi dari masyarakat yang terbuka. Akan tetapi, penyebaran informasi yang tidak diverifikasi, fitnah, ujaran kebencian, maupun serangan terhadap martabat seseorang tetap memiliki konsekuensi etik maupun konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, literasi digital seharusnya tidak dipahami sebatas kemampuan menggunakan teknologi.
Literasi digital adalah kemampuan berpikir sebelum membagikan informasi, memeriksa sumber sebelum mempercayai narasi, serta memahami konteks sebelum memberikan penilaian.
Di tengah derasnya arus informasi, sikap kritis menjadi benteng pertama demokrasi. Bukan dengan menolak semua informasi, melainkan dengan membiasakan diri bertanya: dari mana informasi ini berasal, apakah telah diverifikasi, dan apa dampaknya jika saya ikut menyebarkannya?
Momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya menjadi ruang refleksi bersama.
Kemerdekaan bukan hanya berarti kebebasan untuk berbicara, tetapi juga kedewasaan dalam menggunakan kebebasan tersebut demi kepentingan bersama.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan warga yang berani bersuara, tetapi juga warga yang mampu mendengar, berdialog, dan menghormati perbedaan.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi juga dari seberapa dewasa masyarakat mengelola kebebasan itu.
Sebab, setiap kata yang kita tuliskan di ruang digital bukan hanya mencerminkan siapa diri kita, melainkan turut menentukan wajah demokrasi Indonesia di masa depan.
***
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
