Geopolitik Hijau dan Transisi Industri Demi Kedaulatan Ekologis Masa Depan. Penulis: Aditya Putra Pratama
Peserta Advance Training (LK 3) Badko HMI JATIM
Geopolitik hijau merupakan babak baru persaingan global yang tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer atau ekonomi.
Tetapi juga pada penguasaan energi bersih, mineral kritis, teknologi rendah karbon, dan kebijakan iklim.
Di balik agenda penyelamatan bumi, terdapat persaingan kepentingan negara dan korporasi dalam mengendalikan sumber daya strategis yang akan menentukan arah pembangunan dunia di masa depan.
Transisi industri transnasional membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadirkan ketimpangan baru.
Negara berkembang sering kali hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah teknologi, industri, dan keuntungan ekonomi terkonsentrasi di negara maju.
Akibatnya, transisi hijau berpotensi melahirkan bentuk baru ketergantungan apabila tidak disertai tata kelola global yang adil.
Karena itu, diperlukan arsitektur kepemimpinan global yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Kepemimpinan tersebut harus mendorong kerja sama yang setara melalui transfer teknologi, pendanaan iklim, perdagangan yang berkeadilan.
Serta penghormatan terhadap hak setiap negara dalam mengelola sumber daya alamnya secara berdaulat.
Bagi Indonesia, kedaulatan ekologis berarti kemampuan mengelola kekayaan alam sebagai modal pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.
Masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat melakukan industrialisasi hijau.
Melainkan oleh siapa yang mampu membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan nasional, dan keberlanjutan ekologi bagi generasi yang akan datang.
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
