SUARAPANTAU.COM — Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi fase penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia.
Berbagai agenda strategis telah dijalankan pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan, perluasan akses pelayanan dasar, pemenuhan gizi, hingga upaya memperkuat kemandirian energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Bidang Pelatihan dan Advokasi LAPMI PB HMI, Aditya Pratama, menilai sejumlah program pemerintah tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya negara menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membangun fondasi Indonesia yang lebih mandiri.
“Program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan perumahan, serta pengembangan Sekolah Rakyat memperlihatkan upaya pemerintah memperluas jangkauan pelayanan publik,” demikian disampaikan dalam pandangannya mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Menurutnya, program-program tersebut berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, apabila dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan disertai pengawasan yang kuat.
Selain itu, agenda ketahanan pangan dan energi juga dinilai penting untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak global serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Pembangunan Tidak Cukup Diukur dari Banyaknya Program
Meski memberikan apresiasi, Aditya menilai pemerintah tetap perlu membuka ruang evaluasi dan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang diserap, maupun luasnya jangkauan penerima manfaat.
Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup rakyat, memperluas kesempatan kerja, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menghadirkan keadilan sosial secara nyata.
“Apresiasi terhadap pemerintah tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk bersikap kritis,” ujarnya dalam pandangan tersebut.
Kualitas SDM Jadi Investasi Jangka Panjang
Dalam sektor sumber daya manusia, perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas generasi muda dinilai sebagai langkah yang layak diapresiasi.
Pembangunan manusia, kata Aditya, harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar. Anak-anak yang sehat, memperoleh pendidikan bermutu, dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi generasi produktif.
Namun, peningkatan kualitas SDM dinilai tidak dapat berhenti pada pemenuhan gizi dan akses pendidikan.
Pemerintah juga perlu memastikan pemerataan kualitas sekolah, kesejahteraan dan kompetensi guru, akses pendidikan tinggi, serta penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja.
Generasi muda juga membutuhkan ruang untuk mengembangkan keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan daya saing.
Menurutnya, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila negara mampu menyiapkan manusia yang berkualitas.
Tanpa pekerjaan yang layak dan kesempatan berkembang, jumlah penduduk usia produktif justru berisiko menjadi beban sosial baru.
Karena itu, program pembangunan SDM perlu dinilai berdasarkan dampak jangka panjangnya, bukan semata-mata berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Ketahanan Pangan dan Energi Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan
Di bidang lingkungan, upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi dinilai sebagai agenda strategis yang patut didukung.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan potensi untuk memperkuat kemandirian nasional. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut harus tetap dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab antargenerasi.
Pembangunan, menurut Aditya, tidak seharusnya mempertentangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Perlindungan hutan, pengendalian pencemaran, pemulihan ekosistem, dan perlindungan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan.
Setiap proyek strategis juga dinilai perlu memiliki kajian lingkungan yang kredibel, pengawasan transparan, serta mekanisme penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Perhatian juga perlu diberikan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk Sumatra dan Kalimantan.
Persoalan karhutla dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman ketika api telah meluas.
Pencegahan, pemulihan lahan gambut, penataan tata kelola lahan, pengawasan terhadap aktivitas usaha, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus menjadi agenda berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu memastikan ambisi meningkatkan produksi pangan dan energi tidak melahirkan kerusakan ekologis yang harus ditanggung masyarakat pada masa mendatang.
Sebab, kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan alam, tetapi juga dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan publik, penghidupan masyarakat, dan ketahanan ekonomi nasional.
Bencana Alam, Negara Harus Hadir Sebelum hingga Setelah Bencana
Selain persoalan lingkungan, berbagai kejadian bencana di sejumlah provinsi menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus disertai sistem perlindungan masyarakat yang tangguh.
Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan tidak hanya berkaitan dengan tanggap darurat, tetapi juga menyangkut kesiapan tata ruang, kondisi ekosistem, infrastruktur, dan kemampuan negara melindungi masyarakat.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Oktober 2026 mencatat kejadian banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara, di samping kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi lainnya.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki dampak langsung terhadap keselamatan warga, tempat tinggal, akses transportasi, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, upaya pemerintah dan petugas di lapangan dalam melakukan evakuasi, pemadaman, pendataan, serta penyaluran bantuan patut diapresiasi.
Kehadiran aparat, relawan, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang saling membantu juga menjadi bagian penting dari perlindungan kemanusiaan.
Namun, keberhasilan penanganan bencana tidak boleh hanya diukur dari kecepatan bantuan tiba setelah bencana terjadi.
Kemampuan mencegah risiko dan mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak juga harus menjadi ukuran utama.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki pemetaan wilayah rawan bencana, memastikan jalur evakuasi dan tempat pengungsian tersedia, serta membangun infrastruktur yang memperhitungkan risiko lingkungan.
Pengawasan tata ruang juga perlu ditegakkan agar pembangunan permukiman dan kegiatan ekonomi tidak memperbesar kerentanan masyarakat.
Di wilayah rawan banjir dan longsor, rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan kawasan hulu, pengendalian alih fungsi lahan, dan perbaikan drainase perlu menjadi prioritas.
Sementara di wilayah yang menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan, pemerintah perlu memperkuat penyediaan air bersih, pengelolaan lahan gambut, pemantauan titik api, serta kesiapan personel dan sarana pemadaman.
Masyarakat terdampak juga harus memperoleh bantuan yang cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan.
Bantuan tersebut perlu disertai pemulihan rumah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya anggaran mitigasi dan pemulihan yang memadai serta dapat diawasi publik.
“Bencana memang tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya, tetapi besarnya dampak dan jumlah korban dapat ditekan melalui kebijakan yang tepat,” demikian pandangan Aditya.
Menurutnya, negara tidak cukup hadir ketika keadaan darurat berlangsung.
Negara harus hadir sebelum bencana melalui pencegahan, saat bencana melalui perlindungan, dan setelah bencana melalui pemulihan kehidupan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat
Di bidang ekonomi, upaya menjaga stabilitas nasional, mendorong investasi, memperkuat UMKM, dan mengembangkan industri domestik dinilai sebagai langkah penting.
Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dibaca melalui angka-angka makro.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan daya beli, memperluas lapangan kerja formal, memperkuat kelas menengah, dan mengurangi ketimpangan.
Tantangan berupa pekerjaan informal, ketidakpastian penghasilan, tekanan biaya hidup, serta terbatasnya kesempatan kerja yang berkualitas masih membutuhkan perhatian serius.
Investasi semestinya tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat industri nasional, dan membuka ruang lebih besar bagi UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok.
Program bantuan sosial dan berbagai agenda kesejahteraan juga perlu dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan terukur.
Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Program besar tidak cukup hanya dinilai dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan, kualitas pengawasan, dan dampak yang benar-benar dirasakan rakyat.
Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, sementara pekerja membutuhkan perlindungan dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
Keduanya bukan kepentingan yang harus dipertentangkan.
Perekonomian yang kuat justru tumbuh ketika produktivitas, investasi, perlindungan pekerja, dan daya beli masyarakat bergerak secara seimbang.
Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana
Pemerintah juga dinilai perlu memastikan masyarakat yang terdampak bencana tidak tertinggal dalam agenda pemulihan ekonomi.
Bantuan darurat perlu diikuti dengan pemulihan usaha kecil, dukungan bagi petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghasilan, serta perbaikan infrastruktur ekonomi di wilayah terdampak.
Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi krisis.
LAPMI PB HMI Dorong Evaluasi Objektif
Sebagai bagian dari elemen intelektual dan gerakan mahasiswa, LAPMI PB HMI memandang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran perlu ditempatkan dalam evaluasi yang objektif.
Capaian yang membawa manfaat bagi masyarakat patut diapresiasi dan dilanjutkan. Sementara kebijakan yang belum efektif harus dikoreksi melalui evaluasi berbasis data, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik.
Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan program prioritas tidak hanya terlihat besar dalam perencanaan, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan.
Pengawasan terhadap kualitas layanan, keamanan penerima manfaat, ketepatan penggunaan anggaran, kesiapsiagaan bencana, dan keberlanjutan program harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.
Bagi LAPMI PB HMI, mengapresiasi pemerintah bukan berarti menanggalkan daya kritis. Sebaliknya, mengkritik bukan berarti menafikan seluruh capaian.
Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk menjaga agar kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran akan lebih bermakna apabila tercermin dalam kehidupan masyarakat.
Anak-anak memperoleh pendidikan yang bermutu, generasi muda mendapatkan pekerjaan yang layak, lingkungan tetap terjaga, masyarakat lebih siap menghadapi bencana, dan pertumbuhan ekonomi menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata.
Negara tidak hanya dituntut hadir melalui program, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakannya memberi manfaat yang adil dan berkelanjutan.
Itulah ukuran pembangunan yang sesungguhnya: bukan sekadar kemajuan yang tercatat dalam laporan, melainkan perubahan yang dirasakan rakyat.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
