SUARA PANTAU – Sejumlah narasi beredar di media sosial yang membandingkan kondisi Ekonomi Indonesia masa krisis 1998 dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Khususnya terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, utang negara, IMF hingga penguatan pertahanan.
Pengamat Kebijakan Publik, Andi Syahwalil Akbar menyebut narasi soal ekonomi Indonesia tersebut sangat lemah dan tidak berdasar.
Menurut Andi Syahwalil, perbandingan sejarah boleh dilakukan, tetapi harus ditempatkan secara utuh dan berdasarkan data.
Jangan sampai persoalan ekonomi dan pembangunan nasional hanya diperdebatkan dengan kalimat pendek yang kemudian menghilangkan konteks.
“Kita jangan melihat negara hanya dari berapa utangnya. Yang lebih penting adalah untuk apa anggaran digunakan, siapa yang menerima manfaat, bagaimana kemampuan negara mengelolanya, dan apakah kebijakan tersebut memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Andi.
Memahami MBG Secara Objektif
Ia menilai, MBG tidak tepat dipahami semata-mata sebagai tambahan pengeluaran negara. BGN mencatat pagu anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun, dengan Rp248 triliun dialokasikan untuk MBG.
BGN juga menyebut sekitar 93 persen anggarannya disalurkan langsung melalui SPPG sehingga perputaran ekonomi dapat menjangkau daerah.
Bagi Andi, hal tersebut harus dilihat sebagai bagian dari investasi sosial apabila pelaksanaannya mampu meningkatkan kualitas gizi anak.
Sekaligus menciptakan permintaan bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, tenaga kerja dan pelaku ekonomi lokal.
“Anak yang hari ini mendapatkan makanan bergizi adalah sumber daya manusia yang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Tetapi tentu program sebesar ini harus terus diawasi, transparan, tepat sasaran dan dievaluasi. Kritik terhadap pelaksanaan tetap diperlukan,” katanya.
Kopdes Bukan Sekadar Angka Utang
Andi juga menilai perdebatan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu ditempatkan dalam konteks tujuan kebijakannya.
Koperasi Merah Putih diarahkan untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong efisiensi ekonomi hingga lapisan masyarakat terbawah.
“Kalau ada pembiayaan, pertanyaannya jangan berhenti pada ‘berapa utangnya’. Kita harus bertanya: asetnya apa, kegiatan ekonominya apa, siapa yang mengelola, bagaimana pengembaliannya dan apa manfaat ekonominya bagi desa. Di situlah kualitas kebijakan publik harus diuji,” ujar Andi.
Menurutnya, kritik terhadap pembiayaan negara justru penting agar pemerintah memastikan setiap rupiah memiliki manfaat dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Belajar dari Krisis 1998
Terkait narasi tentang IMF, Andi mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan fakta sejarah.
Indonesia memang memperoleh fasilitas IMF dalam rangkaian program pada periode krisis 1997–1998.
Indonesia kemudian melakukan pelunasan lebih awal atas kewajiban tersebut pada 2006.
“Kita tidak perlu menghapus sejarah. Krisis 1998 harus menjadi pelajaran. Justru dari sejarah itu kita belajar bahwa kemandirian ekonomi, ketahanan fiskal, cadangan devisa, industri nasional dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat,” kata Andi.
Ia menambahkan bahwa menolak ketergantungan bukan berarti negara tidak boleh melakukan pembiayaan, karena setiap negara memiliki instrumen fiskal dan pembiayaan untuk menjalankan pembangunan. Yang terpenting adalah keberlanjutan dan manfaatnya.
Kemandirian Pertahanan Juga Bagian dari Kedaulatan
Menurut Andi, penguatan kapasitas pertahanan dan industri strategis juga tidak bisa dilihat hanya dari harga sebuah alutsista.
Pemanfaatan kapal yang akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone dalam konteks mitigasi serta penanganan bencana, menurutnya, perlu dilihat dalam kerangka pembangunan kemampuan nasional.
“Kita harus melihatnya sebagai bagian dari pembangunan kemampuan nasional. Tetapi sekali lagi, semua kebijakan tetap harus terukur: manfaat, biaya, kebutuhan strategis dan kemampuan anggaran harus transparan,” ujar Andi.
Kritik Boleh Tajam, Tetapi Harus Solutif
Andi menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik akan lebih bermanfaat apabila disertai data, konteks dan alternatif solusi.
“Kalau pemerintah salah, kritik. Kalau anggarannya bermasalah, bongkar datanya. Kalau programnya tidak tepat sasaran, berikan perbaikannya. Jangan berhenti pada sindiran. Bangsa ini membutuhkan kritik yang membuat kebijakan semakin baik, bukan sekadar perdebatan yang membuat masyarakat semakin terbelah.”
Ia mengajak masyarakat melihat pembangunan Indonesia secara lebih panjang.
“Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun 1998. Tantangannya berbeda. Karena itu, ukuran keberhasilan juga harus melihat apakah negara mampu membangun manusia, memperkuat ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat industri nasional dan menjaga kedaulatan,” tuturnya.
“Jangan wariskan kepada generasi berikutnya hanya perdebatan tentang siapa yang paling benar. Wariskan negara yang lebih mandiri, manusia yang lebih berkualitas dan ekonomi yang lebih kuat. Kritik tetap diperlukan, tetapi solusi adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap masa depan Indonesia.”
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
