JAKARTA – Komisi VI DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pembentukan Panja terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, diputuskan dalam rapat internal Komisi VI DPR RI pada Rabu (15/1/2020).\
Sebelumnya, wacana pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Jiwasraya lebih dulu mencuat. Tapi politisi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pembentukan Panja menandakan bahwa DPR responsif terhadap perkembangan yang ada.
“Kan Pemerintah kita lihat sendiri, sudah responsif, makanya kita bentuk Panja. Kalau kita malah bentuk Pansus, itu malah akan lama, nanti dibilang DPR tidak responsif, makanya kita putuskan Panja,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (15/1/2020).
Senada, Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra DPR RI, Andre Rosiade menyatakan, Panja Jiwasraya saat ini hanya tinggal menunggu nama-nama perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada agar bisa segera bekerja.
“Bagaimana agar pengembalian dana nasabah dan proses restrukturisasi di Jiwasraya itu bisa segera terlaksana dengan baik,” kata Andre yang mengaku dirinya termasuk yang ditugaskan Gerindra untuk terlibat di Panja.
Andre memastikan DPR serius mengawal kasus Jiwasraya. Panja di Komisi III bertugas mengawal proses hukum di Kejaksaan Agung, Panja di Komisi XI bertugas mengawal evaluasi pengawasan industri keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Di Komisi VI, kita akan mengawal dan memastikan bagaimana proses restrukturisasi di Jiwasraya, bagaimana rencana pemerintah melakukan holding industri asuransi dan memastikan uang nasabah dikembalikan,” jelas Andre.
artikel telah tayang di goriau.com
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
