Oleh Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo
SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Fenomena masuknya kalangan artis terjun di kancah politik praktis karena pemilu dimaknai sekadar menang kalah. Demokrasi sekadar dipahami sebagai kontestasi elektoral.
Fenomena bergabungnya artis komedian papan atas Denny Cagur ke Partai Amanat Nasional (PAN) bukan hal baru. Ini adalah fenomena politik selebritas yang sudah terjadi bertahun-tahun.
Denny Cagur hanya menambah deretan nama artis yang bergabung di Partai Amanat Nasional (PAN). Yang paling penting untuk dikaji adalah fenomena politik yang mengandalkan popularitas artis. Hal itu menandakan PAN dan juga partai lainnya semakin terjebak dalam situasi politik instan yang sekadar mementingkan popularitas demi kepentingan politik elektoral. Di satu sisi, hal itu menunjukkan, PAN semakin gamang dalam menghadapi kompetisi pemilu ke depan. Terlebih lagi, pendiri PAN Amien Rais sudah mendirikan partai UMMAT yang tentu saja menjadi salah satu pesaing PAN pada pemilu yang akan datang. Di sisi lain, kegundahan pimpinan PAN bisa dipahami karena mereka tidak ingin PAN semakin tenggelam dan menjadi partai gurem. Tetapi sayangnya, hampir semua partai lebih memilih jalan pintas dan instan dalam menjaga dan meningkatkan perolehan suara, yaitu cukup merangkul para artis untuk bergabung di partai. Langkah ini memang cukup membantu, minimal mempertahankan suara PAN di tengah kompetisi sengit antar partai.
Bagi PAN, merekrut kalangan artis bukan kali ini saja, melainkan sudah dilakukan sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Deretan nama artis semakin banyak di era kepemimpinan Sutrisno Bachir, dilanjutkan Hatta Rajasa hingga Zulkifli Hasan.
Dalam iklim demokrasi elektoral yang didorong oleh hasrat untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, maka figur artis cukup efektif untuk dikapitalisasi sebagai vote getter, meskipun pengaruhnya bervariasi dalam mendongkrak suara. Tapi minimal dapat menjadi pengepul suara di setiap perhelatan pemilu.
Fenomena merangkul artis populer bukan hanya terjadi di PAN, melainkan semua partai juga melakukan hal yang sama. Pasalnya, dalam kontestasi politik kontemporer, “memaksa” partai perlu merangkul figur publik yang memiliki pengaruh di masyarakat.
Inilah tantangan semua partai yang seharusnya melakukan dan mengedepankan proses kaderisasi untuk melahirkan dan mencetak kader-kader berkualitas, tidak sekadar mengandalkan popularitas secara instan. (co)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
