SUARAPANTAU.COM, PAPUA – Menanggapi, pendapat Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano terkait menolak melaksanakan Pekan Olaraga Nasional (PON XX Papua), terkait kurangnya transparansi Anggaran PON untuk Klaster Sub PB PON Kota Jayapura, yang mana belum di terima hingga saat ini. hal ini mendapat respon dari Sekertaris KONI Propinsi Papua, Kenius Kogoya.
Sekertaris KONI Papua, Kenius Kogoya berpendapat bahwa, menyangkut urusan negara setiap Kepala Daerah Wajib mendukung pelaksanaan PON di tanah Papua.
“Hal-hal yang menyangkut dengan urusan negara atau event nasional itu menjadi kewajiban selaku Kepala Daerah untuk mendukung, apakah peryataan dia itu selaku pribadi atau atas nama walikota, kami anggap perlu di Klarifikasi. Kalo atas nama walikota dia wajib mengamankan karena ini adalah event Nasional, kebetulan tuan rumah PON di Papua,” ucap kenius Kogoya saat di temui Awak media di kota Jayapura. Juma’at (28/5/2021) kemarin.
Lebih lanjut, Kenius Kogoya berpendapat bahwa PON XX Papua itu sangat penting karena dampak dari PON. masyarakat bisa merasakan langsung dari segi pembangunan Ekonomi, infrastruktur serta semua spek multi dimensi. Sehingga harus disambut baik oleh setiap kepala daerah.
“PON di Papua sangat mempunyai arti sangat penting. kenapa? . karena PON berbatasan langsung dengan negara- nagara fasifik. Sehingga ketika PON itu berhasil maka pembangunan di wilayah Timur Indonesia secara khusus di Papua itu berhasil,” tegasnya.
Kenius juga berpendapat bahwa kehadiran PON di Papua bukan hanya soal penyelenggaraan namun juga untuk mengangkat harkat dan martabat orang papua.
“Karena pembangun yang dilihat itu bukan pelaksanan PON nya, tapi efek dari kehadiran PON itu, mengangkat seluruh ekonomi masyarakat, serta budaya Papua kepada dunia. Yang penting adalah orang Papua bisa laksanakan PON , agar dunia tahu bahwa kita bukan orang yang dianggap tidak mampu serta dilihat dengan sebelah mata jadi itu yang harus kita angkat,” sebutnya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa saat ini bukan lagi waktunya kita bicara PON ditunda atau tidak mendukung, jadi siapan yang ada di Papua wajib hukumnya sukseskan PON.
Sehingga Kenius berharap jangan lagi kemudian di politisasi menyangkut dengan anggaran dan sebagianya harus dibecarakan dengan baik-baik
“Jadi kami harapkan pak walikota biasa memback Up dan mendukung, kalo ada hal-hal yang sifatnya teknis menyangkut dengan soal keuangan itu dibicarakan dengan panitia PB PON dengan baik-baik yang mana sama-sama anak negeri,” harapnya.
Terakhir, Kenius berharap Sebagai kepala daerah marilah kita memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat. Yang mana kita hadir sebagai pemimpin dan apdi Negara. Sehingga kita dapat membedakan yang mana bagian kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan negara. Jadi urusan tidak suka dengan orang itu urusan pribadi jangan di campur adukan dengan jabatan.
(*/BSTM)
