SUARAPANTAU.COM – Massa solidaritas Jurkani yang tergabung dalam Kelompok Pemerhati Kinerja dan Aparatur Pemerintah Parlemen (KPK-APP), mendemo kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan (Kalsel).
Mereka mendesak agar polisi segera menangkap penambang ilegal yang menjarah konsesi PT Anzawara Satria di Tanah Bumbu.
Koordinator KPK-APP, Aliansyah mengatakan, para penambang ilegal tersebut berani menerobos police line yang sempat dipasang Bareskrim Mabes Polri. Sementara Polda Kalsel dinilai tidak melakukan tindakan.
“Kami meminta Polda Kalsel untuk melakukan penertiban atas tambang ilegal yang menjarah Anzawara, yang sudah terpasang police line oleh Bareskrim, dan proses hukumnya telah dilimpahkan kepada Polda Kalsel,” ungkap Aliansyah melalui keterangan yang diterima Suarapantau.com, Senin (4/4/2022).
Selain merugikan negara, kata Aliansyah, tambang ilegal juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebab tidak ada pengawasan terhadap proses reklamasi lahan.
“Tambang ilegal berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan. Tidak ada pajak, reboisasi dan reklamasi. Jadi mohon segera ditangkap,” bebernya.
Kasus tambang ilegal di Tanah Bumbu itu, telah menewaskan seoarang advokat bernama Jurkani.
Pada November tahun lalu, Jurkani dianiaya hingga akhirnya tewas saat mendampingi Anzawara dalam menghadapi serbuan penambang ilegal.
Menurut Aliansyah, penambang ilegal kembali melancarkan aksinya masuk ke konsesi Anzawara tak lama setelah Jurkani meninggal.
“Belum kering kubur kerabat kami Jurkani, Anzawara kembali dijarah oleh mafia-mafia hukum. Ini pelecehan terhadap aparat penegak hukum,” tegas Aliansyah.
(red)