SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Forum CSR Indonesia menerima kedatangan tamu dari Anggota komisi V DPRD Riau dalam kunjungan melakukan obsevasi dan studi banding ke Forum CSR di Kantor Kementerian Sosial RI, Cawang (02/08/2022)
Kehadiran Anggota DPRD Provinsi Riau diterima secara langsung oleh ketua umum Mahir Bayasut, Wakil Ketua Umum M. Satria, Koordinator Sekretariat Andi In amul H juga perwakilan dari forum CSR DKI Jakarta dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
Anggota DPRD Komisi V yang membidangi terkait Kesejahteraan Rakyat yang hadir pada kesempatan tersebut Hj. Karmila Sari Wakil Ketua Komisi V, sekretaris Komisi V H. Syamsurizal, dan beberapa anggota komisi Ade Hartati Rahmat, Amyurlis, Sofyan Siraj, Marwan Yohanis,M. Aulia.
Diskusi yang berlangsung membahas terkait pengoptimalan peran dan fungsi Forum CSR dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
Ketua Rombongan Hj. Karmila Sari menyampaikan terkait salah satu fungsi dari DPRD.
“Salah satu fungsi dari DPRD adalah kewenangan melakukan pengawasan, pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya serta tanggung jawab pembangunan tidak hanya semata menjadi beban pemerintah.
Lebih lanjut, dirinya menyebutkan terdapat sumbangsih dunia usaha, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam wilayah administrasi Provinsi Riau, dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
Sementara itu, perwakilan Anggota lain yang hadir menyampaikan kehadiran Provinsi Riau dalam rangka memperkuat program tersebut telah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Forum TJSP), melalui Perda No 6 Tahun 2012.
Dirinya juga menyebutkan sementara secara teknis sudah dikeluarkan Pergubnya pada tahun 2015, Akan tetapi implementasi Perda ini belum berjalan secara maksimal, terbukti tidak banyaknya kegiatan-kegiatan perusahaan yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah.
Maka dalam hal tersebut anggota DPRD Provinsi Riau mengajak Forum CSR Nasional, Forum CSR DKI Jakarta dan dinas Sosial untuk berdiskusi terkait kebijakan dan praktik penyaluran dana CSR, oleh Gubernur sehingga Potensi kontribusi CSR Pada pembangunan bisa betul-betul optimal.