SUARAPANTAU.COM, MAGELANG – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Magelang bergejolak. Hal ini, diduga protes kader PPP terkait SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Beredar peringatan agar jangan ada upaya penyalahgunaan Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa 7 Juni 2022.
Peringatan tersebut, disebutkan dari Gerakan Pemuda Kabbah (GPK) Tepi Barat beserta sayap dan Gerakan Masyarakat PPP perubahan.
“GPK Aliansi Tepi Barat beserta sayap dan Gerakan Masyarakat PPP Perubahan mengharamkan Kantor DPC PPP Kabupaten Magelang digunakan siapapun yang bukan haknya,” demikian dikutip Suarapantau.com, Selasa 7 Juni 2022.
Selain itu, juga muncul desakan tim formatur PPP Kabupaten Magelang protes terkait SK DPC PPP Kabupaten Magelang yang diterbitkan DPP PPP.
Berikut poin desakan dari tim Formatur yang dikutip Suarapantau.com:
1. Pecat Ketum dan Sekjen DPP yang telah menebitkan SK DPC PPP Bodong (Sumo dan Arwani)
2. Bubarkan Mahkamah PPP
3. Segera adakan Muktamarlub Karena Ketua Umum PPP memiliki masalah pribadi, yang mana dapat merusak citra partai yang didirikan dan diwariskan oleh ulama.
“PPP partai berazaskan Islam. Pengurus PPP seharusnya jangan tinggalkan syariat Islam,” dikutip dari poin tuntutan yang beredar.
(red)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
