Sebagai warga dan Pemuda Mangindara, Daeng Raju menambahkan bahwa Informasi dari warga terkait kemungkinan adanya dugaan kuat penyalagunaan Anggaran Desa.
Lebih jauh, kata Daeng Raju, menurut warga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) misalnya, rata-rata yang mendapatkan dana tersebut adalah keluarga dari Kepala Desa dan para konsitituen yang memilihnya pada saat Pilkades.
“Dan tentu saja orang tersebut adalah rata-rata orang yang mampu, bahkan memiliki mobil dan rumah bagus,” terangnya.
Baca juga: YSAI Gelar Workshop Nasional Budidaya Udang di Kawasan Mangrove
Belum lagi kader desa yang diangkat oleh Kepala Desa sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih adalah orang-orang yang memilihnya dalam Pilkades dan mayoritas adalah Ibu Rumah Tangga yang tidak tau apa yang harus dikerjakan.
“Bahkan ada juga yang tidak ada di desa alias makan gaji buta. Informasi tersebut sudah menjadi rahasia umum dan bisa dicek data-datanya di Kantor Desa. Yah, saya tahu betul karena orang tersebut adalah orang sekitar rumah saya,” sambung daeng Raju.
“Yah warga patungan membuat pemecah ombak, jelas itu tamparan keras untuk aparat Desa,” sambungnya.
Hingga berita ini diturunkan, Suarapantau.com masih mencoba untuk mengonfirmasi pihak pemerintah setempat Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
(rls)




