SUARAPANTAU.COM, LUWU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu tercatat sudah sebanyak 8 (enam) kali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.
BPK Perwakilan Sulsel mencatat, Kabupaten Luwu mendapat penilaian tata kelola keuangan yang baik sejak tahun 2005, setelahnya disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian maraih WTP dalam kurun waktu 2015 hingga 2022.
Penerimaan hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2022 dihadiri langsung Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang, didampingi Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekda Luwu, H. Sulaiman, Kepala DPKD Muh Rudi Moch Arsal Arsyad, Kepala Inspektorat Achamd Awwabin, Bapenda Andi Palanggi di Aula BPK Sulsel.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun menyampaikan selamat kepada Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Ia menjelaskan, opini WTP dari BPK menunjukan arah baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“WTP yang diberikan BPK mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai atau memenuhi standar ketentuan pemerintah,” kata Amin Adab Bangun, Selasa (16/5).
Menurutnya, WTP diberikan karena pemerintah daerah dianggap telah memenuhi tata kelolah keuangan yang baik. Meski demikian, bukan berarti WTP BPK tidak ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan pada tiap daerah.
“Hal ini juga tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK setiap tahunnya termasuk tahun anggaran 2022. Setiap adanya temuan kami tuangkan dalam LHP tersebut,” ungkapnya. (*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
