“Jadi kita sama-sama. DKI nggak kuat juga, DKI sekuat apa pun ya polusi itu tetap ada kalau tidak bisa bersama-sama bukan menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
“Pemda sudah jelas, pembangunan sudah jelas. Kita tiap Minggu penambahan ruang terbuka hijau, setiap kelurahan setiap 3 bulan menambah ruang terbuka hijau,” sambungnya.
Heru membeberkan, polusi udara di Jakarta 50% disebabkan oleh sektor transportasi. Karena itu, Pemprov DKI menggalakkan pembangunan transportasi umum berbasis rel untuk mengurangi kemacetan sekaligus polusi udara.
“Konsep DKI kan sudah jelas, bus listrik, kendaraan bermotor untuk petugas listrik, kita menggalakkan transportasi moda umum kereta umum, kereta api LRT dan lain-lain. Nah itu juga harus sama-sama dengan kebijakan pemerintah pusat untuk kebijakan mengatasi polusi udara ya Jabodetabek,” tegasnya.
(*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
