Meskipun Suu Kyi dilarang menjadi presiden oleh konstitusi yang disahkan militer, presiden Myanmar sendiri merupakan pendukung Suu Kyi. Suu Kyi bahkan dianggap sebagai pemimpin de facto pemerintah sipil, walaupun militer masih bertanggung jawab atas keamanan.
Serangan Pasukan Arakan terhadap empat pos polisi telah menewaskan 13 personel kepolisian dan melukai sembilan lain saat Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan, lapor media pemerintah.
Juru bicara Pasukan Arakan di luar Myanmar pekan lalu mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu menyerang pasukan keamanan sebagai tanggapan atas operasi militer yang luas di wilayah utara negara bagian Rakhine yang juga membidik warga sipil.
Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Senin mengatakan bahwa 4,500 orang berlindung di kuil dan tempat publik setelah mengungsi akibat bentrokan sebulan terakhir.
Pemerintah Myanmar telah memerangi sejumlah upaya otonomi yang digalang etnis minoritas sejak baru merdeka dari pendudukan Inggris pada 1948, dengan beberapa diselesaikan melalui perjanjian gencatan senjata.(Antara)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
