Selanjutnya HMI melakukan aksi yang dilanjutkan hearing dengan DPRD Kuansing pada tanggal 26 September 2022.
Dalam aksi serta hearing tersebut HMI menyampaikan 4 poin tuntutan terkait Transparansi Anggaran Pacu Jalur dan pembentukan Perda Pacu Jalur.
Pada tanggal 02 Oktober 2022 secara personal Kadis Pariwisata Azhar memberikan 2 lembar perolehan dana Anggaran Pacu Jalur dari sponsor (pihak ketiga) kepada HMI.
Baca juga: Ketua DPD Terima Aspirasi HMI MPO Terkait Konflik Lahan Masyarakat dan PTPN XIV
“Yang mana dalam data tersebut terdapat 39 Donatur yang terdiri dari beberapa perusahaan dan perorangan dengan total sumbangan 1.321.450.000 Rupiah,” terangnya.
Lanjut Nugroho Despendra, namun data tersebut juga perlu dipertanyakan keabsahannya karena tidak ada tanda tangan dan cap dari panitia.
Selanjutnya, pada tanggal 04 Oktober 2022 HMI dan Panitia Pelaksana Pacu Jalur dipanggil oleh DPRD Kuansing untuk membahas transparansi Anggaran Dana Pacu Jalur Nasional Tahun 2022.
Baca juga: HMI MPO Cabang Jakarta Khawatir Dampak Kenaikan BBM Akibatkan Terjadi Inflasi
“Namun sayangnya dalam hearing tersebut tidak ada satupun utusan dari Panitia Pelaksana yang hadir. Artinya tidak ada niat baik dari Panitia Pelaksana Pacu Jalur untuk memberikan informasi mengenai perolehan dan penggunaan Dana Pacu Jalur tersebut,” lanjutnya.
Berbagai upaya telah ditempuh HMI MPO Cabang Kuansing belum menemui titik terang transparansi anggaran Pacu Jalur tahun 2022.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
