Sementara untuk anggotanya adalah perwakilan dari setiap dinas atau organ perangkat daerah (OPD) di DKI Jakarta.
“Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini,” kata dia.
Sebagai informasi, mengenai pembahasan RUU DKJ, Heru Budi mengatakan, prosesnya masih berjalan di Kementerian Dalam Negeri, dan dijadwalkan rampung pada Desember mendatang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kemarin waktu rapat dengan Pak Presiden sih katanya Desember ya, tetapi kita serahkan mekanismenya dan kewenangan-nya di Pak Mendagri,” ujar Heru.
Dalam rapat RUU DKJ yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Selasa, 12 September, nama DKI Jakarta akan diubah menjadi DKJ setelah ibu kota resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penggantian nama itu sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang bila merujuk pada UU tersebut, status Jakarta akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya merupakan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
