Puan Maharani Minta Kepala Daerah Terbuka Soal Data Covid-19

  • Whatsapp
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2020) - SUARAPANTAU.COM/INT

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. (H.C.) Puan Maharani, menyebutkan keterbukaan data mengenai Covid-19 akan sangat bermanfaat untuk penanganan virus.

Olehnya itu, Puan Maharani perlu dilakukan penyajian data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime.

Bacaan Lainnya

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (8/7/2021) kemarin.

Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.

Puan mengatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Dirinya mengaku tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

“Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ucap Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Puan meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, dan pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari. Puan juga menyerahkan tambahan 30.000 dosis vaksin untuk warga Surabaya dan Jawa Timur.

Vaksinasi Covid-19 di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, akan berlangsung 20 hari, dimulai pada 6 Juli 2021. Target minimal penerima vaksin di lokasi tersebut mencapai 50.000 orang per hari.

Puan menuturkan, untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Menurut Puan, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.

(*/rls)

Facebook Comments

Pos terkait