SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebut aparat kepolisian beda sikap dalam menangani kisruh tambang.
Menurutnya, polisi bertindak represif dalam merespon penolakan tambang di Wadas, Jawa Tengah.
Sedangkan soal penanganan tambang ilegal di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sikap polisi dinilai lembek.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menyoroti soal pembiaran terhadap penambang ilegal yang masuk ke konsesi PT Anzawara Satria.
Tak hanya itu, juga nekat menerobos garis polisi atau police line. Diketahui, kasus ini menewaskan seorang advokat Kalsel bernama Jurkani.
“Sekarang ini di dalam penanganan kasus penambangan tertentu (ilegal), aparat terkesan lembek,” tegas Mulyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (18/2/2022).
Baca juga: Tragedi Wadas, Polisi Diharapkan Kembali Jadi Pengayom Bukan Musuh Masyarakat
Mulyanto membandingkan sejumlah penanganan penambangan yang lain seperti di Wadas.
“Sementara untuk kasus penambangan yang lain (Wadas), aparat represif dan intimidatif. Akhirnya yang menjadi korban masyarakat,” ungkap Mulyanto kepada awak media, Jumat (18/2).
Menurutnya, kepolisian dan Kementerian ESDM baik di level pusat maupun daerah, mesti solid dalam menangani persoalan tambang. Sehingga tidak ada tindakan yang terkesan berpihak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kefahaman yang sama dan soliditas dalam bertindak, termasuk juga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
