Selanjutnya, Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menentang rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan sistem pembelian kuota tiket penerbangan (blocking seat) di Bandara Jenderal Besar (BJB) Soedirman di Purbalingga, Jawa Tengah..
Rencana kebijakna blocking seat akan dibebankan terhadap enam pemda di Jawa Tengah.
Kebijakan tersebut, akan ditempuh Kemenhub sebagai dukungan opeasional pengoperasian kembali Bandara Jenderal Besar (BJB) Soedirman Pubalingga.
Baca juga: Kebijakan Kemenhub Blocking Seat Penjualan Tiket Bandara Purbalingga Dinilai Bebani Pemda
PUKIS mengingatkan enam kabupaten yang akan dibebani skema blocking seat merupakan daerah dengan persentase kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah.
Berdasarkan data BPS, kata Gibran, enam daerah ini termasuk dalam sepuluh besar daerah dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi.
Bahkan Kebumen dan Wonosobo merupakan yang terparah di Jawa Tengah. Untuk itu, PUKIS mendesak Pemda dan DPRD untuk menolak usulan blocking seat yang dilontarkan Kemenhub.
“Pemda harus fokus pada program prioritasnya masing-masing, termasuk dalam pengentasan kemiskinan, dan mencegah penggunaan APBD secara tidak jelas dan tidak menguntungkan seperti dalam skema blocking seat ini, apalagi kondisi keuangan daerah sangat terbatas”, kata M. M. Gibran Sesunan dalam keterangan pers, Selasa 11 Oktober 2022.
(red)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
