PP 05/2018 Pasal 42 ayat (2) huruf b);
• Pengawasan dilakukan melalui pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji;
PP 05/2018 Pasal 42 ayat (3) huruf b:
• Dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Pengawas wajib mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima dari Badan Pelaksana;
Perpres 110/2017 Pasal 24 ayat (2) butir a:
• Dewan Pengawas bertugas melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji;
Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII Hadiri Diseminasi Haji BPKH di Pasuruan
Perpres 110/2017 Pasal 24 ayat (3) butir a:
• Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berwenang memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji
Perpres 110/2017 Pasal 25 huruf b:
• Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan melalui pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.
Baca juga: Tamsil Linrung: Menggagas Pansus Haji, Mendorong Transparansi
Perpres 110/2017 Pasal 26 huruf b):
• Dewan Pengawas menilai rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima dari Badan Pelaksana.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
